Baru Kali Ini Ruhut Bersebrangan dengan SBY

  

JAKARTA - Patrialis Akbar disarankan untuk segera mundur dari jabatannya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyusul putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan terhadap Keppres Nomor 87/P Tahun 2013.

"Kita harus hormati PTUN. Patrialis berarti harus mundur," kata anggota Komisi Hukum DPR, Ruhut Sitompul, di Senayan, Jakarta, Kamis (26/12/2013).

Jika Patrialis tidak mundur, kata politikus Partai Demokrat ini, hal itu secara tidak langsung akan merendahkan dirinya sendiri, termasuk juga partainya, Partai Amanat Nasional (PAN).

"Kasihan partainya, apalagi Pak Hatta (Ketua Umum PAN) sudah keliling. Tunggu pemerintah, kalau pemerintah enggak banding, dia jangan banding. Dia kan perwakilan pemerintah," sarannya.

Sikap Ruhut ini bertolak belakang dengan sikap SBY yang mengeluarkan Keppres untuk pengangkatan Patrialis. Bahkan rencananya, SBY akan mengajukan banding atas putusan PTUN tersebut.

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap Keppres Nomor 87/P Tahun 2013 yang berisi tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan itu termuat dalam situs PTUN dengan menyebutkan putusan dikabulkan. Penggugat YLBHI dan ICW, tergugat I Presiden RI dan Patrialis Akbar Tergugat II, Putusan (Kabul)," demikian putusan PTUN seperti dikutip di website ptun-jakarta.go.id, Senin (23/12/2013).

10 September 2012 lalu, Tim Koalisi Penyelamat MK yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan kuasa hukum Tim Advokasi Penyelamat Mahkamah Konstitusi menggugat Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang pengangkatan jabatan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Para penggugat menganggap Keputusan Presiden tersebut bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang integritas, kepriabdian adil, tidak tercela dan mampu berbuat adil serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Selain itu SBY juga dianggap telah melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang adanya transparansi dan partisipatif, juga Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang pemilihan hakim konstitusi wajib diselengarakan secara objektif dan akuntabel.
 
(sumber : okezone)

.