Ketimpangan Hukum antara Bandar Narkoba dan Koruptor

©hidayatullah.com
Ilustrasi

Presidium Mabes Anti Korupsi: "Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Koruptor) cenderung mendapatkan celah dan bisa mempolitisasi vonis bagi dirinya."


Transbogor.co - Dunia akan menyaksikan pelaksanaan eksekusi mati terhadap para bandar Narkoba tahap ke-II. Banyak pro dan kontra terkait hukuman yang dijatuhkan terhadap 9 bandar Narkoba ini.

Dalam siaran persnya, Selasa (28/4/2015), Presidium Mabes Anti Korupsi menyebutkan, Indonesia cukup tegas dalam menindak kasus-kasus yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang. Namun di sisi lain, mereka juga mempertanyakan bahkan menertawakan keadilan hukum di Indonesia.

Hukum Indonesia, menurut siaran pers tersebut, sangat tegas memberikan hukuman terhadap aksi bandar narkoba dan terorisme, namun terkesan labil tatkala mengeksekusi para koruptor. Padahal jika dilihat dari dampak yang disebabkan, keduanya merupakan tindak pidana khusus dan memiliki daya rusak yang luar biasa.

"Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Koruptor) cenderung mendapatkan celah dan bisa mempolitisasi vonis bagi dirinya. Sungguh ironis. Pantas saja jika musisi senior Iwan Fals menyindir 'Koruptor kok malah dapet karpet merah' karena memang itu fenomena yg terjadi," seperti dikutip dari siaran pers tersebut.

Seolah bercermin dari eksekusi mati terhadap para bandar narkoba ini, Presidium Mabes Anti Korupsi memandang, hukuman yang pantas didapatkan bagi para pelaku korupsi adalah hukuman mati. Pasalnya, hukuman ini juga dapat menimbulkan efek jera dan dapat menciutkan nyali koruptor-koruptor lain.

"Satu-satunya metode untuk memberikan efek jera yang luar biasa bagi koruptor adalah hukuman mati,".


 

Penulis: Faizar
Editor: Muhammad

.