Blacklist Kontraktor Nakal

  Wakil Bupati Bogor Hj Nurhayanti. foto: Dok

Bogor,Trans Bogor - Menanggapi keluhan warga Desa Bojong Kulur, Kabupaten Bogor tentang jalan rusak, Wakil Bupati Bogor Nurhayanti  kepada Trans Bogor Rabu (15/1) menyatakan segera mengirimkan tim untuk melakukan pengecekan di lapangan.

“Saya kan belum tahu persis lokasinya dimana, jadi segera saya tugaskan Bina Marga untuk cek ke lokasi. Sebab, untuk memastikan jalan rusak yang dimaksud warga harus dilakukan peninjauan terlebih dahulu,” ujarnya.

Nurhayanti menjelaskan, dalam proses pembangunan infrastruktur jalan selalu ada metode penyelesaian. Misalnya, kalau pembangunannya dari STA 0 – 1,   bisa saja yang rusak dari STA 1 sampai titik seterusnya. Oleh sebab itu harus di cek dulu ke lapangan untuk mencari kejelasan.

“Kami kan juga harus melihat, apakah jalan tersebut masuk dalam program peningkatan atau  rehab. Ini berbeda.  Kalau namanya pemeliharaan, titik-titik tentu saja harus dilakukan perbaikan terhadap semua jalan. Kalau rehab masuknya proyek yang pembangunannya harus terukur,” papar Wakil Bupati yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga ini.

Ketika disinggung jika kerusakan jalan itu akibat kelalaian pemborong, Nurhanyanti tidak menjawab secara gamblang.

“Oh kalau itu, lain persoalan,” jawabnya.

Sementara itu Juru Bicara Bupati Bogor Rachmat Yasin,  David Nugraha menegaskan, jika ada kontraktor yang nakal atau melakukan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai aturan (menyalahi spek)  bisa di blacklist.

“Kita akan mem-blacklist kontraktor-kontraktor yang tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Konsekwensi-nya, ya  mereka tidak akan bisa ikut tender untuk lelang pekerjaan yang akan datang,” jelas David.

Selain itu, mekanisme kontrol atau pengawasan juga harus lebih ditingkatkan. Disini peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bina Marga harus lebih tanggap. Dan segera mencarikan solusi terhadap kerusakan jalan.

 
“Sehingga kejadian pekerjaan yang asal-asalan tidak terulang lagi. Tapi sebenarnya problem utama kita adalah kebutuhan anggaran yang memadai untuk memperbaiki jalan se-Kabupaten Bogor. Kalau dihitung dana yang diperlukan sekitar  Rp 2 Trilun. Itu kan sama dengan APBD Kabupaten Bogor. Jadi kalau anggaran itu dipakai semua buat pembangunan jalan, program yang lain juga gak bisa jalan,” jelas David. (adh)
.