Akbar Faisal : Tolak Politik Dinasti!

©liputan6.com
Akbar Faisal

Transbogor.co-Polemik Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum nomor 32/VI/KPU/2015 masih terus berlanjut. Maklum dalam surat edaran yang terbit pada 12 Juni pekan lalu itu, 'kran' politik dinasti kembali terbuka. Padahal saat pembahasan Rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah tahun 2014 lalu, Komisi II dan KPU sepakat mencegah praktik politik dinasti.

Hal itu dikatakan oleh mantan anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat Akbar Faizal. "Ya (surat edaran KPU) itu akal-akalan. Semestinya KPU memahami semangat yang kami usung dulu saat membahas RUU Pilkada yakni mencegah politik dinasti," kata Akbar saat berbincang dengan detikcom, Selasa (23/6/2015).

KPU, kata Akbar, semestinya juga melihat bahwa kerusakan akibat politik dinasti itu sudah sangat parah. Misalnya, di suatu daerah pimpinan eksekutif, legislatif dijabat oleh orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Bahkan jabatan kepala daerah seperti diwariskan, dari kakek, keponakan, adik dan sebagainya.

 

"Kerusakan (akibat politik dinasti) sudah sangat parah. Sayangnya masyarakat kita belum berani bersifat ekstrim dan tak punya akses ke pembuat perundang-undangan," kata Akbar.

Kini kunci satu-satunya untuk mencegah praktik politik dinasti adalah di KPU dan Kementerian Dalam Negeri. KPU, kata Akbar, harus menolak calon kepala daerah yang terindikasi ingin membangun dinasti politik.

"Negara ini harus berani bersikap bahwa kerusakan (akibat politik dinasti) sudah parah. Jangan sampai KPU menerjemahkan dengan caranya sendiri. KPU harus berani menolak," kata Akbar yang kini duduk di Komisi III DPR itu.

Sumber : detik.com

 

 

.