Mendagri: Pengunduran Diri Bupati Harus Persetujuan DPRD

©Dokumentasi Transbogogor.co
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Transbogor.co- Menjelang Pilkada serentak, sejumlah bupati berbondong-bondong mengundurkan diri dari jabatannya. Keinginan mundur itu, diduga sebagai strategi untuk memuluskan calon kepala daerah dari keluarganya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya tidak akan mau menerima pengunduran diri tersebut, tanpa adanya persetujuan dari DPRD setempat. "Dia harus ada persetujuan DPRD," kata Tjahjo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Dari sana, Tjahjo ingin tahu alasan yang jelas terkait keinginan tersebut. Sebab, bupati atau wali kota itu terikat dengan sumpah jabatan yang pernah dibacakan. Maka dari itu, kepala daerah yang mundur harus menyertakan persetujuan DPRD.

Meski banyak yang dikabarkan mundur, hingga kini, ia belum menerima surat mundur dan persetujuan dari DPRD setempat. Tjahjo menuturkan tahun ini hanya menerima surat dari Mantan Bupati Kutai Timur, Isran Noor dan sudah clear.

"Seperti Isran Noor. (Saya tanya), alasannya apa? (Dia jawab) Saya ingin mundur saja. Oh ternyata dia mau jadi Ketua Umum PKPI," tukas Tjahjo.

Sumber : metrotvnews.com

.