Perda KTR Belum Optimal

  

Bogor, Trans Bogor
Wakil Wali Kota Bogor Achmad Ru'yat mengakui jika penerapan Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum optimal. Sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan memperketat pengawasan pelaksanaan perda tersebut.
        
“Ke depan, perlu ada sinergitas lebih antar instansi, seperti Bagian Hukum, Dinas Kesehatan dan Satpol PP. Dengan demikian, penerapan KTR bisa berjalan lebih optimal lagi," kata Ru'yat, Jumat (10/1). Ru’yat menilai, meski penegakan Perda KTR sudah berjalan, perlu dibuat formula baru untuk tindak pidana ringan terhadap para pelanggar KTR. Misalnya dengan melibatkan media dan humas sehingga sosialisasi kepada masyarakat semakin menyeluruh dan menimbulkan efek publik.

Menurut Ru’yat, pemberlakuan Perda KTR di Kota Bogor perlu diapresiasi. Apalagi, Kota Bogor menjadi percontohan dari berbagai kota di Indonesia dalam  penerapan Perda KTR tersebut. "Kita melihat dari segi kebijakan Perda KTR sudah berjalan bagus,  termasuk Komitmen Pemerintah Kota Bogor membatasi iklan-iklan rokok," tambahnya.
         
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada  Dinas Kesehatan, Naniek Widayani mengaku masih menghadapi kendala dalam penerapan Perda KTR di Kota Bogor. Salah satunya masih terjadinya pelanggaran Perda di lingkungan tempat kerja Pemkot Bogor. Padahal, seharusnya Pemkot Bogor menjadi etalase penerapan Perda KTR.
         
Selain itu, sanksi yang ada juga belum menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya. Padahal, pemberian sanksi bagi pelanggar Perda KTR telah menyentuh pimpinan SKPD dengan mengeluarkan surat teguran. Sebab itu, ke depan  perlu sosialisasi yang lebih gencar sehingga Kota Bogor Bebas Asap Rokok akan dapat terwujud.
         
Persoalan lainnya, lanjut Nanik, gempuran iklan atau promosi rokok di Kota Bogor.  “Walaupun pemasangan iklan rokok melalui baliho sudah dibatasi, tapi pola baru promosi rokok lewat SPG(sales promotion girl-Red) rokok kini makin merambah  masuk ke perkantoran–perkantoran," kata Naniek. Untuk itu, pihaknya menilai ke depan perlu dibuatkan Peratuan Walikota (Perwali) yang mengatur  pembatasan iklan rokok, sehingga regulasinya akan lebih jelas. (wid/den)

 

.