Korban Trafficking Dipulangkan Ke Bogor

  

Bogor, Trans Bogor
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor bersama-sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), berhasil memulangkan seorang perempuan korban perdagangan manusia (trafficking) di Belitung, Y (27). Perempuan asal Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari ini kemudian diserahkan kepada keluarganya, Kamis (9/1) dengan disaksikan Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti.

Terkait dengan kasus perdagangan orang yang marak di Kabupaten Bogor, Nurhayanti meminta agar peran dari BPPKB dan P2TP2A semakin dipertajam. Salah satunya dengan semakin gencar melakukan sosialisasi secara berjenjang hingga kecamatan dan desa sehingga setiap camat dan kepala desa bisa waspada serta mampu mengawasi warganya, khususnya yang bekerja ke luar daerah.

"Kadesnya harus lebih dekat. Harus tahu ke mana warganya pergi dan kegiatannya apa saja. Jangan sampai ada yang kedua nih ya," kata Nurhayanti mengingatkan. Ia juga meminta agar camat dan kepala desa agar dapat menyosialisasikan kepada masyarakatnya tentang bahaya trafficking. Menurut dia, biasanya korban tergiur oleh bujuk rayu gaji tinggi di daerah luar. Padahal, belum tentu janji yang di tawarkan menjadi kenyataan.

"Saya minta kepada camat dan kepala desa dibantu oleh P2TP2A dapat menyosialisasikan bahaya tentang trafficking, agar masayarakat paham masalah trafficking tersebut," katanya.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Siti Nurianty berjanji akan terus mengintensifkan sosialisasi tentang trafficking dan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Y yang merupakan warga Tanjungsari ini hanya dibayarkan gaji 2 bulan dari 4 bulan hasil kerjanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari psikolog, ia mengaku mendapat kekerasan verbal dari majikannya, seperti makian.

Y juga hanya diberi makan satu kali dalam sehari. Itupun nasi basi. Tak cukup sampai di situ, ia harus bekerja melebihi jadwal bekerja yang wajar, dimulai sejak pukul 07:00 pagi sampai 03:00 dini hari setiap harinya. Ketua P2TP2A, Euis Hidayat menjelaskan, pihaknya masih akan terus melakukan pengawasan selama satu tahun terhadap korban untuk memastikan kondisi psikologis dan keberadaannya sehingga tidak terulang peristiwa serupa. (wid/den)

.