Mangkir, KPK akan Jemput Paksa Gubenur Sumut

©viva.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 'mengancam' akan menjemput paksa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho apabila terus mangkir dari panggilan

Transbogor.co- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 'mengancam' akan menjemput paksa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho apabila terus mangkir dari panggilan penyidik.KPK kembali memanggil Gatot untuk hadir di KPK terkait statusnya sebagai saksi dugaan suap kepada majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Sumetara Utara.

Namun, hingga jelang sore, Gatot belum menampakkan batang hidungnya."Kami akan memanggil ulang. Tapi kalau tidak hadir lagi, kami akan 'menghadapkan' beliau kepada penyidik untuk pemeriksaan lanjutan," kata Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji, saat dihubungi, Jakarta, Jumat (24/7/2015).

Terkait saran kuasa hukum Razman Arif Nasution agar Gatot tidak hadir, Indriyanto mengatakan itu hak Arif sebagai kuasa hukum. "Itu kan advis lawyer tentang perlu tidaknya kehadiran kliennya. Tentunya memang menjadi otoritas lawyer. Advisnya belum perlu dianggap menghalang-halangi proses penyidikan," tukas Indrianto.

Gubernur Gatot sebelumnya sudah pernah mangkir dari panggilan KPK pada tanggal 13 Juli 2015. Gatot kemudian diperiksa pada Rabu (22/7/2015). KPK mengatakan pemeriksaan Gatot untuk tersangka Muhammad Yaagari Bhastara Guntur alias Gari belum selesai.

Anak buah Otto Cornelis Kaligis, Muhammad Yagari Bhastara Guntur alias Gary, meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menjadikannya sebagai justice collaborator.

Permintaan tersebut terungkap dari testimoni Gary yang ditulisnya kemudian dikirim ke ibunya sejam usai ditangkap KPK saat memberikan suap kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, beberapa waktu lalu. Gary bersiap untuk menjadi saksi yang akan membongkar peran Kaligis dalam kasus tersebut.

"Gary meminta jadi justice collaborator. Kalau jadi JC, berarti sangat diperlukan dia sama KPK," kata Haeruddin Masaro, paman Gary, saat ditemui Tribun di KPK, Jakarta, belum lama ini.

Haerudin sendiri adalah seorang pengacara. Sepak terjangnya dalam dunia advokat membuat dia tidak percaya Gary terlibat.Dalam kasus itu, lanjut Haerudidn, OC Kaligis sebagai pimpinan kantor hukum harusnya yang bertanggung jawab.

Sumber : tribunnews.com

.