Karyawan PT Banteng Demo di PN Cibinong

  Demo karyawan PT Banteng yang tergabung dalam Ikatan Serikat Buruh Indonesia (ISBI) kembali digelar di depan Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (16/1). Aksi ini dalam rangka menuntut kepada pihak pemilik PT Banteng, untuk dapat memenuhi empat tuntutan karyawan. Diantaranya, karyawan ingin menjadi karyawan tetap, perusahaan memenuhi tunjangan-tunjangan tertentu, premi iuran Jamsostek serta menghentikan kegiatan Pemu¬tusan Hubungan Kerja (PHK) kepada sejumlah karyawan.(foto: transbogor/dicky)

Cibinong, Trans Bogor

Karyawan PT Banteng yang tergabung dalam Ikatan Serikat Buruh Indonesia (ISBI) kembali menggelar demo di depan Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (16/1). Aksi ini dalam rangka menuntut kepada pihak pemilik PT Banteng, untuk dapat memenuhi empat tuntutan karyawan. Diantaranya, karyawan ingin menjadi karyawan tetap, perusahaan memenuhi tunjangan-tunjangan tertentu, premi iuran Jamsostek serta menghentikan kegiatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada sejumlah karyawan.

"Seluruh pengusaha wajib mengangkat karyawan kontrak menjadi tetap. Yang kedua, empat item yang telah dihilangkan seperti uang shift, tunjangan transport, tunjangan premi Jamsostek, tunjangan golongan serta tunjangan prestasi" tegas Reza Firmansyah, Ketua DPC ISBI Kabupaten Bogor.

Menurut Reza, PT Banteng tidak memberikan laporan kepada PT Jamsostek dengan benar. "Premi iuran Jamsostek ini bukan transparan lagi, ini sudah termasuk penggelapan uang. Kita sudah melapor ke Polres bahwa itu sudah termasuk unsur penggelapan uang," ujarnya.

Ditambahkan Reza, PT Banteng juga telah melakukan PHK sepihak  terhadap sepuluh orang karyawan."Itu sangat miris sekali.  Anggota dari PT Banteng kurang lebih sepuluh orang selama unjuk rasa lalu malah dipecat dan kasus itu belum kita angkat, karena kami masih menunggu hasil dari pengadilan. Kami berharap nota dinas dari Dinas Tenaga Kerja itu sudah berkekuatan hukum, jadi mau tidak mau PT Banteng menjalankannya " kata Reza.

Reza menjelaskan, jika pada mediasi kedua ini tidak di tanggapi lagi oleh pengadilan, maka pihaknya akan terus menuntut sampai kasus ini selesai.

 "Dari tindak pidana kami sudah melaporkan ke Polres dan apa pun hasilnya itu kita akan melaporkan lagi ke Bupati agar segera merekomendasikan ke dinas tenaga kerja untuk merekomendasikan pula ke departemen penulisan untuk pencabutan izin usaha" papar Reza.

 (wid/cr11)

 

.