Pengamat : Menteri yang Dicopot tidak akan dapat Dana Pensiun

©rmol.co
Agus Pambagio.

Transbogor.co- Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) telah resmi melakukan kocok ulang Kabinet Kerja. Tak tanggung-tanggung, lima menteri yaitu Menko Polhukam, Menko Kemaritiman, Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan serta Sekretaris Kabinet dicopot dan digantikan dengan figur baru.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo menjelaskan, para menteri yang telah dicopot, tidak akan mendapat dana pensiun serta fasilitas lanjutan dari negara. Terlebih jabatan menteri adalah posisi politis serta bukan jabatan karir.

"Tidak ada dana pensiun untuk menteri, kan jabatan politis, bukan PNS atau karir," ujar Agus kepada Okezone, Rabu (12/8/2015).

Agus menambahkan, dana pensiun didapat jika terdapat potongan gaji pada jabatan tersebut. Sama halnya dengan posisi pada jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Sama, kayak direksi BUMN, bahkan pegawai perusahaan plat merah kalau diangkat jadi direksi, harus berhenti (pensiun) dulu," imbuhnya.

Adapun dasar hukum yang bisa dirujuk, lanjut Agus ialah aturan kepegawaian serta UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). "Kalau soal aspek hukum bisa dilihat di UU ASN, atau peraturan kepegawaian," pungkasnya.

Sumber : okezone.com

.