Melebihi Tinggi Tugu Kujang Menunggu Hotel Amaroossa “Diruntuhkan”

  salah satu bangunan yang tingginya melebihi Tugu Kujang adalah Hotel Amaroosa yang sempat menuai kontropersi. rabu (22/1). FOTO: DENI HERDIYANA/TRANS BOGOR

SELAMA sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Bogor terus menggeliat. Proyek-proyek pembangunan gedung terus meningkat. Liat saja, di kanan kiri sepanjang Jalan Pajajaran gedung pencakar langit berdiri. Terakhir, yang mencolok dan membuat berbagai elemen masyarakat protes adalah berdirinya Hotel Amaroossa yang menutup bangunan bersejarah, Tugu Kujang.

Masyarakat Kota Hujan ini menggangap Tugu Kujang adalah bagian dari sejarah dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Ia dimasukan dalam daftar bangunan heritage yang harus dilindungi sehingga memerlukan pemberlakuan sendiri.

Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Begitulah, kira-kira pepatah untuk menggambarkan ketergesa-gesaan pemerintah daerah (Kota Bogor) dalam memberikan izin bangunan yang dinilai serampangan. Dalam perencanaan pengembangan kota, Pemkot  tidak mempertimbangkan aspek historikal atau  tanpa pendekatan sejarah (historical approach).

Kota Bogor yang masuk dalam salah satu Kota Pusaka, ternyata justru tidak mencerminkan aslinya. Seharusnya yang perlu dikedepankan adalah karakter heritage atau pusaka, tapi sebaliknya yang terlihat justru  gedung tinggi modern yang menabrak azas Bogor sebagai kota wisata atau peristirahatan.

Tentang pesatnya pembangunan di Bogor, Walikota Bogor terpilih Bima Arya Sugiarto tidak memungkiri. Keadaan ini menunjukan Bogor merupakan magnet bagi investasi. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa Kota Bogor  memiliki sejarah masa lalu yang tidak boleh diabaikan, yakni sebagai kota berbudaya yang memiliki banyak aset sejarah.

"Ini yang harus dijaga," kata Bima.

Oleh sebab itu, Bima-yang tidak lama lagi segera dilantik menjadi Walikota Bogor, menegaskan akan menjaga bangunan heritage dengan melakukan perencanaan pembangunan lebih matang lagi. Termasuk mengembalikan nilai sejarah Tugu Kujang.

"Ya, kita babat aja bangunan yang melebihi tinggi Tugu Kujang," ungkapnya.

Bima memang terlihat prihatin sekaligus geram  melihat  semakin banyaknya nilai heritage yang terancam tergusur di Kota Bogor akibat pesatnya pembangunan tanpa perencanaan yang baik. Padahal, nilai heritage ini seharusnya menjadi salah satu nilai jual Kota Bogor yang tidak dimiliki oleh kota lain di Jabar.

"Kedepan saya akan  menata kota ini sesuai target tanpa menghilangnya ikon "Bogor Heritage. Bukan berarti, kita tidak bisa membangun. Pembangunan tetap ada, tetapi harus disesuaikan, baik dengan kondisi kota kita, pasar kita, dan yang terpenting adalah sesuai aturan yang berlaku," janji Bima.

Menurut dia, perlu adanya pengawasan yang ketat tentang desain, lokasi, dan pembangunan hotel atau tempat usaha di Kota Bogor. Jika tidak, tata kota di Kota Bogor semakin semrawut. Tidak hanya tidak enak dipandang mata, tetapi juga merusak lingkungan.

"Kita akan cerewet tentang desain hotel yang berdiri, kalau tidak sesuai dengan ciri heritage kita, jangan bangun hotel di Bogor. Jadi, nanti kalau ada pengusaha yang akan membangun hotel jangan asal modern, apalagi kalau lebih tinggi dari Tugu Kujang akan kita babat," katanya menegaskan.

Menurut Bima, hotel yang "kontroversial" tidak akan berdiri jika dari awal prosesnya dilakukan secara terbuka, baik dari segi perizinan hingga sosialisasi ke semua lapisan masyarakat. Sebab  itu, ke depan Pemkot Bogor menegaskan tidak ada toleransi bagi mafia perizinan. Dimasa mendatang, sejumlah bangunan yang ada harus diaudit perizinan serta ketentuan bangunannya. Jika tidak sesuai, harus ada sanksi mulai dari peringatan hingga pembongkaran.

"Penertiban seluruh bangunan liar itu harus menjadi program unggulan dengan menerapkan tindakan tegas," kata Bima.

Sejumlah catatan menyatakan sebanyak 60 persen bangunan yang ada di Kota Bogor diketahui bermasalah. Sebab itu, audit bangunan tersebut perlu dilakukan nantinya.

"Saya belum mau memberitahukan detail tindakan yang akan diberikan, namun pada intinya, ke depan pembangunan di Kota Bogor harus sesuai dengan perda. Peruntukkan bangunan juga harus sesuai dengan RTRW, tidak boleh ada bangunan yang melanggar," ujar Bima.

Bima menekan, penerapan prosedur dalam memberikan ruang kepada investor harus betul-betul selektif.

 "Jadi pengusaha, pengembang, kontraktor,  harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak," tambah Bima.

Pembangunan yang sesuai dengan Undang-Undang dan perda, lanjut Bima, tentu lebih menimbulkan pemerataan kemakmuran bagi seluruh warga Bogor dan membuat masyarakat nyaman dibandingkan bangunan yang bermasalah.

Sementara itu, Corporate Secretary Kagum Group, kelompok usaha yang juga menaungi Hotel Amaroossa , Bunga Faiti Putri, saat dihubungi Trans Bogor, Rabu (22/1) mengatakan, proses pembangunan Hotel Amaroossa sudah sesuai dengan aturan.

"Secara legal formal, sudah OK. Izinnya ada, jadi resmi. Cuma kalau ada protes dari masyarakat, atau misalnya ada wacana yang menentang hal itu, kami belum bisa menjawab. Saya akan diskusikan dulu mengenai masalah ini dengan pimpinan," terang Bunga. (tim)

Bikin BOKs------------------------

Pakar Tata Bangunan, Budi Arief;Hanya Mengejar Rupiah

Sejumlah pihak sepakat jika pembangunan yang ada di Kota Bogor mulai terlihat hanya mengejar rupiah tanpa memperhatikan tata ruang maupun kondisi sosial budaya masyarakatnya. Apalagi, jika dihubungkan dengan masalah sejarah, maka sudah banyak pergeseran yang dilakukan Pemkot Bogor.

Pengamat dan pakar tata bangunan, Budi Arief mengakui, jika pembangunan, terutama hotel di Kota Bogor mulai terlihat hanya mengedepankan rupiah.

"Seolah-olah berpihak pada investor yang bermuara pada uang, bukan lagi soal tata ruang yang benar apalagi dilihat dari estetika," ujar Budi.

Akibatnya, banyak pembangunan hotel yang menuai kontroversi. Menurut dia, tata ruang Kota Bogor kurang berpihak pada tata nilai, yaitu kearifan lokal. Misalnya saja pembangunan Hotel Amaroosa hingga alih fungsi bangunan bersejarah dengan bangunan komersial modern.

"Sehingga kawasan heritage kita yang harusnya bisa menjadi kawasan wisata semakin menipis," ujarnya.

Di sisi lain, keberadaan lingkungan pun terdegradasi.

"Meski secara tata ruang memungkinkan, tapi tata nilai harus juga menjadi pertimbangan saat memproses pembangunan," katanya.

Pembangunan yang marak saat ini, dilihat Budi sangat mengganggu jika dilihat dari beberapa hal. Misalnya, melihat jaringan jalan yang ada saat ini, sudah dipastikan akan terjadi kemacetan.

.