Denda PKL Berpotensi Munculkan Pungli

  Sejumlah bunga bertuliskan larangan membeli barang di PKL Zona Merah diberikan kepada masyarakat, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/2).Terhitung Minggu (2/2) Pemkot Bandung mulai memberlakukan denda Rp 1 juta bagi pembeli di zona merah PKL. foto: antara

Bandung, Trans Bogor - Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi mengemukan penerapan denda Rp 1 juta bagi pembeli barang dari Pedagang Kaki Lima (PKL) justru berpotensi memunculkan pungutan liar (pungli). Pemerintah sebetulnya hanya membutuhkan ketegasan dalam menerapkan peraturan yang sudah ada (Perda) dalam pelarangan PKL.

“Masalah PKL ini kan sudah lama, Perda-nya juga sudah ada. Tinggal penerapannya saja yang harus konsisten. Saya menilai penerapan denda ini justru kontra produktif, dan dugaan saya malah bisa menimbulkan pungli,” kata Acuviarta kepada Trans Bogor, Minggu sore (2/2).

Menurut  Acuviarta, masalah PKL sudah lama menjadi problem yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Bahkan beberapa tahun lalu Pemkot sudah pernah melakukan relokasi PKL, tapi tidak berhasil.

“Walikota seharusnya lebih  berpikir mencari solusi penataan PKL, bukan menerapkan denda. Karena hal ini hanya berlangsung sebentar saja, semacam efek jera tetapi sesungguhnya tidak akan membuat PKL jera atau pembeli takut,” lanjut Acuviarta.

Penegakan Perda yang tegas dengan penerapan konsekuensi hukum, kata Acuviarta, bisa menjadi salah satu pemecahan masalah PKL di kota ini. 

“Terapkan saja, daerah-daerah mana yang di larang bagi PKL. Lalu berikan solusi, mereka (PKL) harus dipindahkan kemana. Kalau denda saja, tetapi tidak memikirkan nasib para PKL selanjutnya,  saya pikir Pemkot buang-buang energi saja,” katanya.

Mulai Diterapkan Denda

Mulai hari ini, Minggu (2/2), pemberlakuan denda Rp 1 juta bagi pembeli barang dari PKL di kawasan Zona Merah atau kawasan terlarang, resmi ditegakan. Denda itu pengejawantaan Perda No 4 Tahun 2011 tentang larangan membeli barang di PKL zona merah.
 
Bagaimana kata PKL tentang sanksi tersebut?

Adalah Ade Usman, PKL yang menjajakan jambu bol tersebut merasa tidak dilarang berdagang di Jalan Dalem Kaum.

"Yang dilarang katanya yang di roda aja. Tuh yang lain juga banyak yang dagang," ujar Ade yang berjualan di trotoar Jalan Dalem Kaum, Minggu (2/2/2014).
Salah seorang PKL  yang berjualan ikat pinggang, saat ditanya  apakah akan didenda jika membeli dagangannya atau tidak. Ini jawabannya.

"Enggak atuh. Itu mah aturan Wali Kota saja. Kalau tetap didenda nanti pemilu enggak akan milih dia lagi," ucap pria yang enggan menyebutkan namanya tersebut.

Meskipun aparat satpol PP berjaga sambil berkeliling di Jalan Kepatihan dan Jalan Dalem Kaum, namun PKL tersebut masih membandel dan kucing-kucingan dengan aparat.

Sementara pembeli malu-malu untuk menghampiri para PKL tersebut. Seperti Gita (24), warga Jalan Ujungberung tersebut.

"Ada yang mau dibeli sih, tapi takut juga. Lihat dulu aja ada petugas atau tidak. Kalau enggak ya langsung beli," ujar Gita.
Penerapan denda itu sendiri diberlakukan bagi pembeli dari PKL di daerah terlarang yakni Jalan Merdeka, Jalan Kepatihan, Jalan Dalem Kaum dan Kawasan Masjid Agung. Kawsan tersebut merupakan kosentrasi para pedagang PKL.

Pantauan pertama mulai dari Jalan Merdeka, sekitar pukul 13.00 WIB kawasan itu memang masih sepi, biasanya ramai di atas pukul 15.00 WIB. Namun sejumlah aparat Satpol PP sudah berjaga-jaga di kawasan tersebut.

Sementara di kawasan Jalan Kepatihan, pusat perbelanjaan tersebut sudah ramai dikunjungi warga. Jalan yang kini berlaku dua jalur tersebut memang sudah bebas dari PKL di bahu jalan, namun beberapa PKL masih terlihat kucing-kucingan dengan aparat Satpol PP.

Tampak di depan Yogya Kepatihan berdiri sebuah meja sidang yang ditutup dengan kain merah bertuliskan 'Penegakan Peraturan Daerah'. Di meja tersebut ada petugas Penyidik PNS (PPNS) yang siap memproses sanksi tersebut.

Bergeser ke Jalan Dalem Kaum, kawasan yang bersebelahan dengan Jalan Kepatihan tersebut masih dihuni sejumlah PKL. Di antaranya ada yang berjualan sabuk, makanan, buah-buahan dan aksesori.

Sementara di kawasan Masjid Agung Alun-alun yang tak jauh dari Jalan Dalem Kaum, masih ditemukan beberapa penjual asongan yang menjajakan kue dan kopi-kopi.

Dari dalam area masjid, terdengar suara imbauan melalui pengeras suara yang bunyinya agar warga tidak membeli pedagang dari PKL dan pedagang agar tidak menjajakan dagangannya di halaman masjid.

Sebuah meja sidang pun bersiaga di depan Masjid Agung Alun-alun atau tepatnya di depan Pendopo Wali Kota Bandung, Jalan Dalem Kaum.

Menurut Kabid Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kota Bandung Teddy Wirakusumah, tim PPNS dan aparat Satpol PP lainnya akan mereka akan berada di lokasi sampai malam.

"Kemarin sampai jam sembilan malam. Hari ini juga akan sama, sampai jam sembilan juga," ujarnya di Jalan Dalem Kaum. (adh/ant/dtc)

.