Warga Pilih “Perang” Soal Pembebasan Waduk Ciawi

  Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (kedua kanan) bersama Wakil Bupati Bogor, Nurhayanti (kedua kiri) saat memantau kondisi ketinggian debit air di Bendung Katulampa, Bogor, Jabar, Minggu (19/1). Gubernur Jabar mengatakan, berbagai upaya dilakukan dari hulu hingga hilir untuk mengatasi masalah banjir seperti upaya penghijauan, pembongkaran villa serta rencana pembangunan waduk Ciawi dan sodetan sungai Ciliwung menuju sungai Cisadane.foto: antara

Bogor, Trans Bogor,- Kepala Desa Cipayung Datar, Kecamatan Mega Mendung, Kabupaten Bogor Cacu Budiawan mengaku sejauh ini belum memperoleh informasi resmi terhadap rencana pembangunan waduk di wilayahnya. Kabar rencana pembangunan bendungan tersebut baru  muncul  tahun 2013 lalu melalui angket yang dibuat  PT Indra Karya.

“Sekarang kami baru mendengar dari berita-berita di TV saja. Secara resmi belum ada yang memberitahu kami atau melakukan sosialisasi soal rencana pembangunan waduk disini,” kata  Cacu Budiawan ketika dihubungi Trans Bogor, Kamis (30/1/2014) lalu.

Menurut Cacu, warganya belum tentu bisa menerima rencana pembangunan waduk tersebut mengingat sampai saat ini belum ada komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Warga kami tidak mau jika sosialisasi dilakukan oleh pihak lain. Kami menginginkan pemerintah yang melakukan langsung. Dan, tentu soal harga pembebasan harus cocok dulu. Warga minta ganti rugi dengan standar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Jakarta. Kalau belum sepakat itu, ya nanti dulu,” kata Cacu.

Saat ini Desa Cipayung Datar dihuni sekitar 147 kepala keluarga (KK) atau sekitar 400 jiwa lebih. Sementara luas wilayah mencapai 35 hektar meliputi Desa Gadok, Suka Karya hingga Kopo.

Menurut Cacu, pemerintah tidak bisa memutuskan sepihak soal ganti rugi tanah. Pemkab Bogor harus melakukan komunikasi dengan baik dan transparan.Sebab  keinginan warga adalah sesuai dengan ganti untung standar  Jakarta.

“Ini kan untuk kepentingan Jakarta, jadi ganti ruginya juga harus standar Jakarta. Kalau di sana NJOP terendahnya Rp 15 juta per meter, itu harus diberlakukan juga disini. Kalau pembebasannya dipaksakan  tanpa ada kesepakatan, warga sudah menyatakan siap perang saja,” tegas Cacu.

Cacu menuturkan dirinya sempat menerima laporan ada warga yang siaga mengasah golok saat mendengar isu  spekulan dan pihak tertentu yang ingin ikut main harga dalam proyek bendungan tersebut.

Bupati Klaim Warga Setuju

Apa yang disampaikan Cacu bertolak belakang dengan pernyataan Bupati Bogor Rachmat Yasin. Usai pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Senin (27/1) lalu. Rachmat menyatakan bahwa warga sudah setuju.

Rachmat memastikan warga telah bersedia lahannya diganti rugi. Pihaknya juga telah menyediakan lahan lainnya sebagai tempat relokasi warga yakni di Desa Suka Karya dan Sukajahi, yang letaknya tidak terlalu jauh dari lahan warga sebelumnya. Nantinya, lahan untuk pembangunan waduk juga akan dibeli dengan melibatkan tim penilai atau apprasial. 

"Hari Rabu lalu saya sudah sosialisasi di depan 3.000 masyarakat saya dan tidak ada satupun yang menolak. Ini saya sampaikan juga ke Mas Jokowi. Rakyat saya siap mambantu, tidak memberikan resistensi apapun, artinya siap mendukung," tegas Rachmat.

Masih kata Cacu, warga pernah dikumpulkan di Balai Desa Cipayung Datar namun baru sebatas pemberitahuan rencana pembangunan waduk oleh PT Indra. Sedangkan mengenai sosialisasi harga belum ada sama sekali.

“Jadi pemerintah harus hati-hati. Ini masalah sensitif yang harus diselesaikan dengan baik. Termasuk  memperhatikan permintaan warga kami agar nama waduk dari  Ciawi diganti menjadi waduk Cipayung,” tambahnya.

DKI Siapkan Rp 700 Miliar

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, realisasi rencana pembangunan waduk di Kabupaten Bogor menunjukkan, adanya kerjasama antara pemerintah pusat, Pemprov DKI dan Pemkab Bogor dalam rangka mengurangi banjir di Jakarta.

"Ya ini artinya secara pelaksaan sudah dimulai. Kita tunjukkan kerjasama dari pemerintah pusat, provinsi (DKI), dan pemkab (Bogor). Ini bagus sekali," kata Jokowi.

Ditambahkan Jokowi, pihaknya sanggup untuk memberikan bantuan tidak hanya berupa uang tetapi juga alat berat yang diminta Bupati Bogor. Untuk pembebasan lahan dua waduk tersebut, tahun ini telah dianggarkan sebesar Rp 200 miliar. Sisanya akan dimasukan dalam APBD Perubahan.

 "Pembebasan lahan tahun ini harus clear, jadi tahun 2015 bisa dimulai fisiknya," tandasnya.

Ada beberapa hal  yang disepakti dalam pertemuan Gubernur DKI Jakarta dengan Bupati Bogor Rachmat Yasin. Diantaranya,  percepatan pembuatan waduk di dua lokasi di Kecamatan Mega Mendung, Bogor yakni di Cipayung dan Sukamahi. Langkah tersebut adalah upaya untuk menampung air Ciliwung sebelum mengalir deras ke Jakarta. Sehingga bisa mempertahankan status Bendung Katulampa pada siaga 4.

"Insya Allah dengan itu 40 persen suplai air di Ciliwung bisa dikendalikan oleh kita. Maka saran usulan kami dengan Mas Jokowi segera realisasikan waduk yang di Kecamatan Mega Mendung. Pertama di desa Cipayung Datar seluas 107 hektar dan kedua di desa Sukamahi seluas 24,8 hektare," ujar Rachmat.

Dikatakan Rachmat, Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) hanya sanggup untuk mengerjakan pembangunan fisik saja. Sehingga pembebasan lahan akan ditanggung Pemprov DKI Jakarta. Sehingga nantinya lahan yang dibeli menggunakan APBD DKI itu tetap menjadi aset Pemprov DKI. Dua waduk ini nantinya digunakan untuk kepentingan bersama antara Bogor dan DKI Jakarta. Sementara untuk pengelolaannya masih akan dilakukan pembicaraan lebih lanjut.

Sebanyak 275 kepala keluarga (KK) akan terdampak atas pembangunan waduk tersebut. Mereka berasal dari desa Cipayung Datar sebanyak 145 KK dan di Sukamahi sebanyak 130 KK. (adh/BS)

.