Angkot Berbadan Hukum Masih Tuai Kontroversi

©ilustrasi
NGETEM : Angkot yang tengah ngetem menunggu penumpang di Stastiun, Jalan Kapten Muslihat.

Transbogor.co- Batas waktu surat edaran Walikota Bogor agar setiap pemilik angkutan umum berbadan hukum sudah lama berlalu, terhitung sejak 13 Agustus 2015 lalu. Namun, hingga saat ini diketahui masih banyak pemilik angkot yang enggan mengurus persyaratan berbadan hukum. Kenapa?

“Jangan Tanya kenapa? Semestinya Walikota Bogor sebagai kepala daerah ikut berpikir jika saat ini lapangan kerja dan kebutuhan hidup sudah semakin meningkat. Apalagi sekarang Indonesia sudah memasuki masa krisis,” tukas Suhendi, pemilik angkot 06, jurusan Ciheuleut-Bogor, Sabtu (28/8/2015).

Kepada transbogor.co, dia melanjutkan saat dihubungi melalui telepon, banyaknya pemilik angkot memilih tidak mau mengurus badan hukum lantaran biaya kepengurusan yang terbilang mahal.

“Kalau pemilik angkot diminta harus punya badan hukum, artinya kita harus keluar biaya lagi untuk mengurusnya. Rata-rata biaya yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp5 juta. Lalu, nantinya kalau sudah berbadan hukum, BPKB dan STNK akan pakai nama apa?,” protes pemilik angkot tersebut.   

Sebelumnya, Ketua Organda Kota Bogor M. Ishack, mengamini masih banyak pemilik angkot yang memilih tidak mau menuruti ajakan Walikota Bogor melalui surat edaran. Disebutkan, penolakan tersebut karena para pemilik angkot khawatir aset mereka hilang jika perusahaan tempat mereka bergabung bangkrut. Selain itu, mereka juga mempertanyakan kepemilikan aset jika angkot tersebut ikut bergabung dengan perusahaan.

"Kalau bergabung ke koperasi pemilik angkot tidak ada masalah karena sifatnya usaha bersama. Tapi kalau bergabung dalam satu perusahaan, mereka takut perusahaannya bangkrut," tutur Ishack.

 

Reporter : Eko

 

.