Nah!, Giliran Bima Aria Dipanggil Kejari

©net
DIPANGGIL : Walikota Bogor diwawancarai para pewarta usai dipangggil Kejari Bogor terkait pengadaan lahan Pasar Jambu Dua

 

Transbogor.co- Satu persatu pucuk pimpinan Kota Bogor dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor terkait kasus dugaan penggelembungan anggaran pembebasan lahan Pasar Jambu Dua.  Setelah sebelumnya, Wakil Walikota Bogor Usmar Harimar diperiksa selama 7 jam dan dicecar puluhan pertanyaan. Kali ini, giliran Walikota Bogor, Bima Aria Sugiarto yang dipanggil.

Serupa dengan rekannya, didepan penyidik Kejari Bogor, Bima diberondong 30 pertanyaan, Kamis (3/9/2015).

"Tadi saya diminta penjelasan keterangan terkait dengan kasus pembebasan tanah di jambu dua," ujar Bima Arya menjawab pertanyaan wartawan.

Namun, Bima menolak merinci soal subtansi pemeriksaan. Dia berdalih, itu merupakan kewenangan penyidik. Kata Bima, pemanggilannya hanya untuk mengklarifikasi, memverifikasi serta mencocokan perihal penanganan kasus tersebut.

 

"Ya sebagai warga negara tidak ada yang lebih tinggi dari hukum. Semua sama di hadapan hukum jadi saya datang ke sini sebagai pemimpin yang harus membrikan contoh harus taat pada hukum," ujarnya.

Masih kata Bima, kebijakan pembebasan lahan untuk relokasi PKL ini merupakan kebijakan yang berbasis pada kepentingan umum.

"Kalaupun ada prosedur yang dianggap menyalahi ketentuan, ini yang sedang disidik pihak kejari," katanya.

Sebatas informasi, pemangilan Bima Arya terkait soal prosedur pembebasan lahan yang terletak di Pasar Jambu Dua milik Angka Widjaya atau Angka Hong yang akan digunakan untuk relokasi pedagang kaki lima (PKL) Jalan MA Salmun.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri Bogor.

"Saya diperiksa sebagai saksi. Saya ditanya 30 pertanyaan yang diajukan penyidik Kejaksaan," ujar Bima Arya kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan.

Sebatas informasi, kasus dugaan korupsi pembebasan lahan di Pasar Jambu Dua tahun 2014 mencuat menyusul adanya kenjanggalan dalam pembelian lahan seluas 7.302 meterpersegi milik Kawidjaja Henricus Ang atau Angkahong oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada akhir tahun 2014 lalu.

Dari luasan itu telah terjadi transaksi jual beli tanah eks garapan seluas 1.450 meterpersegi. Sebanyak 26 dokumen kepemilikan yang diserahkan Angkahong kepada Pemkot Bogor ternyata kepemilikannya beragam, mulai dari SHM, AJB dan eks garapan. Harga jual lahan dibuat sama, sehingga disepakati untuk pembebaasan lahan Angkahong seluas 7.302 meterpersegi sehnilai Rp 43,1 miliar. (wt/un/ek)

.