Ya!, Nina Tersangka Dugaan Korupsi itu

©net
Nina Nurlina Pramono

Transbogor.co- Teka-teki siapa calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut mendapat stempel status tersangka akhirnya terjawab. Sebelum pindah sempat pindah jabatan menjadi Kepala badan Narkotika Nasional (BNN), Kepala Bareskrim Polri, Komjen Budi Waseso telah menjerat Nina Nurlina Pramono sebagai tersangka korupsi di Yayasan Pertamina atau Pertamina Foundation.

Penetapan tersangka itu sebagai tindak lanjut atas penyelidikan yang diikuti penggeledahan di kantor Pertamina Foundation beberapa waktu lalu. Nina yang pernah menjadi petinggi di Yayasan Pertamina ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program corporate social responsibility (CSR) gerakan menanam 100 juta pohon se-Indonesia.

Penegasan status tersangka disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso di Jakarta, baru-baru ini.

"Iya, dia (Nina, red)," katanya.

Buwas -sapaan Budi Waseso- menegaskan bahwa Bareskrim juga sudah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tentang kasus yang menjerat salah satu capim KPK itu ke Kejaksaan Agung. Bahkan SPDP itu sudah dibuat sebelum Bareskrim melakukan penggeledahan di kantor Pertamina Foundation pekan lalu.

Pada bagian lain, Direktur Tindak Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Pol Victor Edison Simanjuntak juga membenarkan bahwa pihaknya sudah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina Foundation. Namun, Victor tidak mengungkap nama tersangka itu. Victor hanya menyatakan nama tersangka sudah tercantum dalam SPDP yang dikirimkan ke Kejagung. ”Ya, pasti. Itu kan tercantum di SPDP,” tandas Victor.

Victor mengatakan juga bahwa pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dari hasil penggeledahan di kantor Pertamina Foundation beberapa waktu lalu. Dokumen itu mengenai pengajuan relawan, kontrak kerja, dan pembayaran dalam program gerakan penanaman pohon.

Penyidik, ujarnya, akan mengklarifikasi kebenaran data tersebut melalui pemeriksaan dan pengecekan di lapangan. Berdasarkan laporan yang diterima penyidik, ada yang menyebutkan bahwa para relawan yang diduga berjumlah ribuan orang dalam program CSR itu adalah fiktif.

Selain dugaan relawan fiktif, ada laporan yang menyebutkan adanya pemotongan anggaran dalam pembayaran bibit pohon. ”Kalau harga satu pohon misalnya 10 tidak diberikan 10 kepada relawan itu, ada yang dipotong,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi mengenai SPDP kasus dugaan korupsi di Pertamina Foundation, Kapuspenkum Kejagung Tony Tribagus Spontana membenarkan telah menerima SPDP itu dari Bareskrim kemarin. Tony kemudian menunjukkan SPDP tersebut.

Dalam surat tertanggal 27 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu, diberitahukan bahwa Kamis (27/8) telah dimulai penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait penggunaan Corporate Social Responcibility (CSR) PT Pertamina dalam program Gerakan Menabung Pohon (GMP) periode 2012 sampai 2014 di wilayah Depok, Jawa Barat, dan tempat lain di wilayah Indonesia.

Di pengujung isi surat jelas disebutkan pelanggaran UU Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan korupsi itu dilakukan oleh Nina Nurlina Pramono dkk. ”Sudah diterima kemarin,” ungkap Tony.

Sementara, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menyatakan belum ada bantuan hukum apa pun dari Pertamina terkait dugaan korupsi program penanaman 100 juta pohon di Pertamina Foundation. (rp/sin/ek)

.