Bcw Soroti Pembangunan Kantor Desa Kalisuren Bermasalah

©Transbogor.co/Suhanda

Transbogor.co- Persoalan  pembangunan kantor Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang. Mendapat sorotan dari berbagai kalangan, diantaranya, Bogor Corruption Watch (BCW) menilai orang nomor satu di kecamatan tajurhalang ini , terkesan tutup mata terkait persoalan pembangunan kantor desa kali suren dan Pos Keamanan Desa ( Poskamdes) bermasalah.

" Proyek pembangunan kantor desa dan poskamdes kali suren  yang di bangun sejak 2012 lalu, dengan menggunakan anggaran dari dana  APBD dan Provinsi Jawa Barat,senilai Ratusan Juta Rupiah bangunan tersebut tidak bisa di funngsikan,karena lahan tersebut lantaran bermasalah.," ujar ketua BCW, Boston Limbong melalui selulernya.Kepada Transbogor com.Sabtu (05/09/2015)

"Seharusnya sudah ada penanganan dari Pihak kecamatan, karena semua persetujuan pembangunan kantor desa dan poskamdes  tersebut diketahui pihak kecamatan, coba semua periksa yang terlibat  kasus ini
Diantaranya  Kasie Pemerintah dan Kepala Desa yang dahulu,soalnya  ini menyangkut dana pemerintah," katanya.

Menurut dia persoalan  pembangunan kantor  desa dan poskamdes, sudah hampir tiga tahun belum ada  titik terang, sehingga banyak warga yang mempertanyakan kasus ini, dirinya mensoroti hal ini karena lambatnya penanganan dari orang nomor satu di kecamatan Tajurhalang, yaitu, camat Nurhayati.

"Saat ini semua aparat hukum sedang gencar-gencarnya dalam penegakan hukum. Ada kesan tersangka kasus-kasus penyelewengan anggaran APBD di Kabupaten Bogor mendapat keistimewaan," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan kantor desa dan poskamdes di alamat, Kampung Berkat RT 3/1, Desa Kalisuren, yang diduga berdiri di atas lahan milik warga seluas 700 meter yang dibangun sejak tahun 2012 lalu, oleh pemerintah desa yang sebelumnya.

Proyek kantor desa dan poskmdes  yang bersumber dana dari anggaran Provinsi Jawa Barat dan APBD senilai Rp 160 juta untuk kantor dan Rp50 Juta untuk poskamdes kini tidak dapat di fungsika

Proyek kantor desa dan poskmdes  yang bersumber dana dari anggaran Provinsi Jawa Barat dan APBD senilai Rp 160 juta untuk kantor dan Rp50 Juta untuk poskamdes kini tidak dapat di fungsikan karena diduga lahannya masih bermasalah, dan ironisnya kedua bangunan tersebut sudah berubah fungsi. Halaman kantor desa disulap menjadi cafe, sedangkan poskamdes diisi menjadi rumah tinggal.(Nda/Rief)

.