SDA Minta SBY Jadi Saksi Meringankan

┬ętribunnews.com
SIDANG : Mantan Menteri Agama Suryadhamara Ali di persidangan dengan tuduhan korupsi dana haji.

Transbogor.co- Berharap bisa meringakan kasus dugaan korupsi yang tengah melilitnya, Suryadharma Ali (SDA) minta Susilo Bambang Yudhoyono sebagai saksi yang akan meringankan kliennya dalam pemeriksaan saksi di meja hijau. Hal itu dikatakan pengacaranya, Humphrey Djemat

Kata Djemat, SDA pernah sampaikan keluhannya kepada SBY terkait lamanya penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji saat menjabat sebagai Menteri Agama.

“SDA sempat mengeluh tentang lambatnya kinerja DPR di sidang kabinet,” tukasnya, Jumat (11/9/2015)

Masih menurutnya, semestinya SBY bisa datang ke pengadilan membela Suryadharma karena itu akan meningkatkan kredibilitas SBY.

“Karena Suryadharma itu kan tetap pembantu SBY. Bila Suryadharma bersih, artinya presiden bisa pastikan kabinetnya bersih,” dalihnya.

Saat membacakan eksepsi di depan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, SDA menuding Abdul Kadir Karding yang menjeratnya sebagai terdakwa korupsi haji pernah meminta uang sebesar Rp 12,5 miliar. Karding adalah politikus Partai Kebangkitan Bangsa dan Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014. Uang itu, sebutnya, untuk kompensasi persetujuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2011-2012.

"Abdul Kadir Karding meminta 12,5 meter yang artinya Rp 12,5 miliar untuk ketok palu penetapan BPIH," katanya, Senin, 7 September 2015.

Mantan Ketua Umum PPP itu menyampaikan, ia dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama saat itu menolak permintaan Karding. Penolakan itulah yang membuat hubungan Kementerian Agama dengan Komisi VIII memburuk. Jadi, kata dia, ia tak mungkin melakukan korupsi seperti dakwaan jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Dakwaan tersebut tidak benar dan harap dibatalkan," ucapnya.

Sebagai informasi, jaksa mendakwa SDA telah menyetujui permintaan anggota Komisi VIII DPR tersebut. Ia diduga pula mendapat keuntungaan Rp 1,8 miliar dari penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, SDA juga didakwa telah mengutak-atik kuota haji untuk diberikan kepada orang-orang terdekatnya. Jaksa menduga perbuatan Suryadharma ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 27 miliar dan 17,9 juta riyal.

Terkait permintaan Karding tersebut, SDA mengaku sempat mengadukannya kepada SBY yang saat ini menjadi presiden karena DPR tak kunjung mengetok palu soal BPIH. Dalam rapat ketua-ketua partai koalisi di Cikeas, kata dia, kesulitan itu disampaikan kepada SBY.

"SBY kala itu meminta para ketua umum partai koalisi menertibkan anggotanya di Komisi VIII agar BPIH segera disahkan," ujarnya. (te/ek)

.