Sekjen NasDem : Tunjangan DPR Tidak Naik, Tidak Mati kan?

©net
ilustrasi

Transbogor.co- Penolakan kenaikan tunjangan DPR makin menguat disuarakan. Beberapa pihak menyatakan, sangat tidak pantas wakil rakyat berteriak minta kenaikan tunjangan saat rakyat tengah dililit deraan ekonomi. Apalagi, saat ini publik juga mengenal rendahnya kinerja anggota dewan. Sejumlah elit parpol pun tegas menyatakan, menolak.

Sekretaris Fraksi NasDem Johnny G Plate menegaskan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan tunjangan bagi anggota DPR. Terlebih, jika melihat kondisi dan status anggota dewan saat ini.

"Anggota DPR ini kan bukan orang yang susah-susah amat. Lagi pula kalau tunjangan tidak dinaikkan tidak mati, kan?" ujar Johnny, baru-baru ini.

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto secara terpisah juga berkomentar senada.

"Ya, tidak usah dulu. Sebagai wakil rakyat seyogianya menghindari minta tunjangan," ujar Wiranto di Gedung DPR RI, Jakarta.

Ia menilai seharusnya seluruh pihak fokus kepada persoalan bangsa yang masih banyak terjadi. "Masih banyak yang dipikirkan pemerintah untuk memberikan suatu perbaikan nasib pihak-pihak yang lebih tidak beruntung dari anggota DPR," tandasnya.

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengatakan partainya telah menolak kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. "Saya pasti menolak. Saya tidak tahu kalau tunjangan itu akan naik dan baru dengar. Saya tolak karena tunjangan sekarang sudah cukup. Yang harus dipikirkan anggaran yang optimal untuk masyarakat," ujar Daniel di Gedung DPR RI, Jakarta.

Tapi, berbeda dengan elit parpol asal Koalisi Merah Putih. Umumnya, para elit parpol tersebut malah ingin kenaikan tunjangan DPR. Seperti yang dikatakan

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Ia menilai kenaikan tunjangan bagi anggota DPR merupakan hal wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan. Taufik menambahkan, pihaknya juga sudah melakukan konfirmasi kepada menteri keuangan terkait kenaikan tunjangan itu.

"Ternyata tidak hanya DPR yang melakukan penyesuaian. Tidak hanya untuk pejabat negara, dari swasta juga. Ada format baru gaji pejabat, itu sudah disepakati DPR dan Menkeu," tegas Taufik.

Politisi PKS juga berpendapat seragam soal urusan kenaikan tunjangan. Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah tidak malu-malu mengaku sependapat dengan Taufik. Menurut Fahri, semestinya peningkatan tunjangan dewan tidak menjadi polemik berkepanjangan.

"Inilah, yang diributkan soal kasur, tunjangan DPR, parfum, kunjungan ke Amerika. Saya terus terang curiga mengapa kita ini diserang yang kecil-kecil begini," tandasnya. (me/eko)

.