Komisi II Pertanyakan Retribusi PDAM dari Depok

©net
ilustrasi

Transbogor - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, menghibahkan aset PDAM Tirta Kahuripan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, menuai banyak sorotan. Selain dianggap terlalu cepat, pemberian ini juga dinilai sebagai upaya Pemkab Bogor "melarikan diri' dari beban demi mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).     

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudin kepada Transbogor mengatakan dewan tidak akanmembiarkan aset PDAM Tirta Kahuripan yang berada di wilayah Depok diberikan begitu saja.

“Saya memang sempat mendengar mengenaipelepasan aset itu dari mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin(RY). Tapi, saya meminta agar hal ini dikaji kembali,” jelas Yuyud, baru-baru ini.

Dalam waktu dekat, Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, juga akan meminta PDAM Tirta Kahuripan untuk membahas permasalah aset yang berada di Depok. “Kita akan pertanyakan plus minus

masalah aset. Terutama retribusi yang diperoleh selama 15 tahun ini” terang politisi PPP itu. Sekedar diketahui, rencananya, aset beserta 42.000 pelanggan PDAM yang berada di Depok akan berpindah tangan ke Pemkot Depok. Padahal, perusahaan plat merah itu, penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp10.5 miliar perbulannya.

“Untuk pelepasan aset, harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Bogor dan jelas kami juga akan melakukan kajian secara detail. Jangan sampai pelimpahan ini justru akan merugikan Pemkab sendiri karena dalam proses pembangunan perusahaan itu menggunakan uang rakyat Kabupaten Bogor,” pungkasnya. (rifan/ek)

.