Mendatang, Status Tersangka Tidak Akan Diumumkan

©net
Ilustrasi

Transbogor.co– Dalam waktu dekat, publikasi tersangka tentang status hukum orang yang sedang berperkara akan ditiadakan. Kondisi itu menyusul pemerintah yang saat ini tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) Antikriminalisasi. Rancangan itu akan dimatangkan untuk mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo.

Salah satu poin yang diatur dalam Rancangan PP (RPP) itu adalah melarang penyidik dari kepolisian, kejaksaan dan penegak hukum lainnya memublikasikan sebuah kasus khususnya yang menyangkut pejabat negara hingga tahap penuntutan. Dengan demikian, penyidikan kasus korupsi yang menyeret pejabat negara benar-benar rahasia.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti membenarkan hal tersebut. Penyidik tidak akan bisa lagi buka-bukaan kasus ke media untuk disebarluaskan.

"Terlebih membeberkan nama tersangka dalam perkara," ujarnya baru-baru ini.

Dia mengatakan, nantinya wajib bagi penyidik merahasiakan kasus yang sedang disidik. Perkara dan tersangkanya baru bisa dibeberkan saat kasus memasuki tahap penuntutan.

Hanya saja, lanjutnya PP itu masih dalam bentuk rancangan. Presiden Joko Widodo juga masih belum meneken RPP itu untuk diberlakukan.  Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menungkapkan, PP itu natinya akan merangsang inovasi dan kreativitas bagi pengambil keputusan. Dengan diskresi maka pengambil kebijakan tak bida dipidanakan.

“Itu akan menjadi satu pondasi, menegaskan ruang diskresi agar muncul inovasi-inovasi baru. Jangan sampai kemudian pengambil keputusan, karena takut ada implikasi hukumnya, kemudian tidak berani melakukan kebijakan," ujarnya. (rap/ek)

.