Komisi II Nilai Rapor Dispenda Merah Total

©net
Dispenda Kabupaten Bogor

Transbogor.co- Rasa jengkel anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor terhadap kinerja Dinas Pendapat Daerah (Dispenda) soal tak terbukanya laporan triwulan retribusi pajak akhirnya ikut membuat Ketua Komisi II, Yuyud Wahyudin geram. Politisi dari Fraksi Persatuan Pembangunan Rakyat (F-PPR) ini mengaku akan memanggil Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.  

"Saya sudah dengar dan ini masukan yang positif terutama dalam hal pengawasan agar tak terjadi loss pajak, kita akan duduk bersama untuk membahas soal ini," sebutnya kepada Transbogor, Selasa (29/9/2015).

Dikatakan Yuyud lagi, laporan per-triwulan ini juga bisa menjadi acuan bagi Komisi II dalam melakukan pengawasan.

"Jadi kita juga bisa tahu sektor dan potensi mana saja yang tidak bisa diambil secara optimal dan bisa merumuskan bersama untuk jalan keluarnya," singkatnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor mengaku kecewa dengan sikap Dispenda yang dinilai tak serius mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu terbukti dengan tak pernah adanya bukti laporan pungutan pajak dari potensi pajak secara rinci per-bulannya yang disampaikan kepada dewan.

"Kami tak pernah tahu progress Dispenda dalam menarik retribusi kepada potensi pajak. Kami hanya tahu laporan tahunan saja yang terkesan diburu-buru untuk dibuat," sebut Sudeni kepada Transbogor.

Ia pun tak menampik jika bukan tak mungkin ada loss pajak dalam laporan Dispenda namun tak pernah dilaporkan.

"Kami sudah sering meminta laporan dari progres yang dicanangkan dalam setiap rapat, tapi gak pernah ada tindakan nyata dari Dispenda. Contoh pajak rumah bernyanyi yang sudah ditetapkan 50 persen, gak pernah ada laporannya padahal keberadaan potensi itu makin banyak di Kabupaten Bogor," sebutnya.

Ia pun menyesalkan sikap Kepala Dispenda yang jarang hadir dalam dalam setiap rapat dengan DPRD. "Kami menyayangkan sikap itu. Yang hadir justru perwakilannya saja, atau.paling banter sekretaris Dispenda. Padahal kita ingin kadisnya sebagai pemegang kebijakan. Kalau hanya wakilnya buat apa kita rapat terus ketok palu," bebernya. (rifan/ek)

.