Wuih Ngeri!, 25 Ribu Pekerja Terancam PHK

©Transbogor-Eko
Ilustrasi

Transbogor.co- Anjloknya rupiah disertai tingginya biaya produksi yang berdampak banyaknya perusahaan gulung tikar, berdampak ribuan pekerja terpaksa harus dirumahkan.

Data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyebutkan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diperkirakan akan mencapai 6.496 orang. Jumlah itu tersebar di 6 provinsi di Indonesia. Potensi PHK terbesar mengutip lamam Kemenaker, Selasa, 29 September 2015, kemungkinan terjadi di Kalimantan Timur berjumlah 3.000 orang. Disusul Jawa Timur sebanyak 1.185 orang, Banteng (Tangerang) 1.030 orang.

Tiga provinsi lainnya yang berpotensi mengalami gelombang PHK adalah Kalimantan Selatan 691 orang, Jawa Barat (Subang) 430 orang, dan Sulawesi Selatan (Pangkep) sebanyak 160 orang. Potensi PHK tersebut menambah daftar 26.506 orang pekerja yang terpaksa berhenti bekerja akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Sementara, versi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan per 30 September 2015 sebanyak 62.321 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah tersebut berasal dari 14 provinsi di Indonesia.

Ketua Umum KSPSI Yoris Raweyai mengatakan, provinsi terbanyak terjadinya PHK yaitu Jawa Timur yang mencapai 24.509 pekerja. Sedangkan terbanyak kedua dan ketiga yaitu Kalimantan Timur sebanyak 10.721 pekerja dan Kepulauan Riau sebanyak 8.059 pekerja.

"Artinya total PHK di Jawa Timur mencapai 24.509 pekerja yang terkena PHK. Jumlah tersebut pun menempatkan Jawa Timur untuk sementara berada di posisi pertama dari daftar 14 provinsi yang datanya kita terima sampai dengan saat ini," ujarnya di Kantor APINDO, Jakarta, baru-baru ini.

Industri rokok, tembakau, makanan dan minuman, sebut Yoris, menjadi sektor terbanyak yang mencapai 23.014 pekerja. Disusul oleh sektor logam, elekronik dan mesin (LEM) dengan jumlah PHK sebesar 1.245. Serta sektor tekstil, sandang dan kulit (TSK) dengan jumlah PHK 250 pekerja.

"Kita harus cari solusi. Komunikasi dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Pemerintah. Regulasi kan dari pemerintah. Pengusaha sudah menikmati keuntungan sejak lama. Saat ini berikan ruang untuk kami para buruh bertahan, sisihkan sedikit anggaran untuk menahan PHK," tandasnya.

Pada bagian lain, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan telah menerima daftar bank-bank yang sudah melakukan PHK. Menurutnya, laporan tersebut merupakan langkah wajib ketika bank-bank melakukan PHK.

?"Tentu saja dilaporkan pada kita, tentu saja. Kita dilaporkan demikian (ada PHK maupun merumahkan karyawan)," ujarnya di Jakarta. (li/eko)

.