Soal Wabup, Ada Dewan yang Kebelet Incar Posisi?

©net
Ilustrasi

Transbogor.co- Hingga saat ini, masih belum ada kepastian soal Wakil Bupati Bogor. DPRD Kabupaten Bogor sendiri memilih untuk kembali menempuh jalur konsolidasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) soal penetapan F2 (sebutan wabup-red) terkait munculnya keputusan baru Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada Serentak.

Kunjungannya ke Kemendagri tersebut nantinya akan menanyakan keharusan mundurnya pejabat yang digaji oleh negara termasuk anggota dewan dari jabatannya bila maju menjadi calon kepala daerah atau wakil.

Ketua Forum Mahasiswa (FMB) Bogor, Rahmatullah menilai upaya para wakil rakyat itu hanya kepentingan politik. Alasannya, karena dalam payung hukum yang mengatur soal wakil kepala daerah sudah jelas disebutkan secara transparan.          

"Kalau mau ya semua poin, jangan hanya satu. Ini namanya jelas politis. Takut kehilangan jabatan kalau mundur terus gak jadi," sindirnya saat diminta tanggapan oleh Transbogor, Jumat (1/10/2015).

Rahmatullah juga menuturkan seharusnya dewan bisa bersikap tegas dan tak perlu lagi melakukan revisi hingga konsultasi. Terlebih aturan MK yang baru juga dianggap tak terlalu merubah tata tertib yang sudah makan waktu hampir.

Pada bagian lain, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi mengatakan, sudah membahas soal tata tertib hasil evaluasi dengan tatib perubahan dengan dua wakilnya secara tertutup. Dalam pertemuan itu,ada salah satu point yang akan dikonsultasikan dengan MK dan Kemendagri terkait harus mundurnya anggota DPRD yang akan maju menjadi Wabup.

“Kita akan bentuk bamus dulu tanggal 5 oktober nanti mengagendakan alat kelangkapan dewan, dan menjadwalkan rencana konsultasi dengan MK dan Kementrian Dalam Negeri, untuk membahas satu poin tadi atas dasar usulan dari pimpinan-pimpinan fraksi,” ujar Jaro Ade sebutan Ade Ruhandi kepada awak media di kantornya.

Menurutnya, agar tidak menjadi multi tafsir maka, konsultasi dengan Mendagri dan MK dirasa penting. Selanjutnya, setelah mekanisme itu ditempuh, disepakati akan mengundang semua pimpinan partai politik dan anggota DPRD serta Bupati Bogor untuk bersilaturahmi untuk menjaga keharmonisan.

Baru setelah nantinya semua pimpinan partai politik berkumpul, pihaknya mempersilahkan kepada partai pengusung atau partai koalisi untuk bermusyawarah. Tujuaannya, agar dua nama bisa di munculkan untuk diserahkan kepada Bupati Bogor.

“Memang masih banyak agenda yang harus ditempuh, saya berharap setelah silaturahmi dengan pimpinan partai politik serta Bupati, Partai Koalisi bisa memunculkan dua nama,” ungkapnya.

Terpisah, Bupati Bogor, Nurhayanti mengatakan, agar pertemuan dengan pimpinan partai politik ini segera dilakukan, sehingga, pengisian Wabup yang selama ini ditunggu-tunggu masyarakat bisa terjawab tuntas.

“Saya sih siap kapan saja untuk bertemu dengan pimpinan partai politik, bila perlu saya yang undang mereka,” tandasnya. (rifan/eko)

.