Ruhiyat : Perusahaan Besar Tidak Sadar CSR

©net
Ruhiyat

Transbogor.co-  Berdirinya sejumlah usaha kelas nasional dan internasional, baik BUMN maupun swasta di pelosok Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Bogor menjadi dilema bagi warga sekitar. Betapa tidak, perusahaan-perusahaan ini sudah merusak tata lingkungan sekitar yang berdampak pada sektor perekonomian warga.

Parahnya, kendati tak jarang merugikan, pengusaha juga kerap tak mengindahakan Undang-undang Coorporate Social Responsibility (UU CSR), yang menjadi kewajiban mereka sebagai timbal balik kepada warga.

Contoh kasus dapat dilihat dari pendirian PLTU Saguling di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang yang dikelola BUMN, PT Indonesia Power. Perusahaan listrik negara ini terkesan tertutup dan mengusung 'azas sentralistik" soal segala bentuk masalah yang berhubungan dengan warga.

"Kami kecewa, PT Indonesia Power tak pernah mau terbuka kepada warga dan tak ada CSR yang digulirkan. Seharusnya mereka menjalankan hal itu karena amanat UU," kata Ruhiyat Saujana, tokoh masyarakat sekitar dalam rilisnya yang diterima Transbogor, Jumat (9/10/2015).

Dikatakannya, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk merealisasikan bentuk tanggung jawab tersebut, setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda-beda. Tanggung jawab tersebut merupakan suatu kewajiban yang mesti dijalankan sebagai bentuk timbal balik keuntungan.

"Saya bersama kawan2 aktivis Pamijahan mencoba mensoroti dan menganalisa peran dan andil perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah pamijahan seperti  Indonesia Power dan alhasil masih belum maksimal dan terkesan programnya tertutup dan sulit diakses oleh masyarakat padahal kegiatan usahanya ada di wilayah kecamatan Pamijahan," paparnya.

Lebih lanjut, Ruhiyat juga menuturkan pihaknya sudah melakukan investgasi dan menemukan ada bentuk ketidakadilan dan tidak melakukan pemerataan sebagai contoh kecil pemberdayaan masyarakat lokal dalam hal rekrutmen tenaga kerja.

"Dan yang lebih parahnya lagi penyaluran program sosial/CSR dirasa masih jauh dari ideal. Maka kami sebagai putra Pamijahan mendesak kepada perusahaan Indonesia Power agar bisa menjalankan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan mendesak agar pihak perusahaan bisa transparan. Kalau itu tidak dijalankan maka kami akan melayangkan surat ke Menteri BUMN langsung," paparnya. (rifan/ek)

.