Panwaslu Bekasi Tangani 35 Kasus Pelanggaran Pemilu

  Dua orang relawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenakan kostum kotak suara dan paku coblosan saat sosialisasi Pemilu 2014 kepada masyarakat di Solo, Jateng, Minggu (16/2). Sosialisasi tersebut bertujuan guna mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi pada Pemilu mendatang serta menurunkan jumlah pemilih Golput foto: antara

Bekasi, Trans Bogor  - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi, Jawa Barat, sedang menangani 35 kasus dugaan pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 yang dilakukan sejumlah peserta.

"Sampai saat ini ada 35 pelanggaran kita tangani. Sebanyak 10 kasus di antaranya sudah kita rekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan sanksinya," kata Ketua Panwaslu Kota Bekasi Machmud Permana di Bekasi, Minggu (16/2/2014).

Dia mengatakan 10 kasus dugaan pelanggaran terbaru, di antaranya pemasangan iklan di media cetak yang dilakukan oleh hampir semua partai peserta pemilu.

"Pelanggaran pemasangan iklan di media cetak yang menyangkut 10 caleg dari Partai Nasdem, PPP, dan PKB," katanya.

Ia mengatakan 18 kasus lainnya dilakukan 31 calon anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPR RI berasal dari 12 partai politik.

Sebanyak empat kasus lainnya, kata dia, terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum panitia pemilihan kecamatan dan kelurahan.

Pihaknya juga sedang memproses dua kasus dugaan pidana pemilu, berdasarkan laporan dari masyarakat.

"Satu kasus terakhir terkait caleg yang tak memenuhi syarat dan diduga masih berstatus PNS, tetapi setelah dilakukan investigasi ternyata caleg tersebut sudah tidak menjadi PNS," katanya.

Machmud juga meminta masyarakat ikut berpartisipasi aktif mengawasi kinerja anggota panwaslu yang bertugas di lapangan.

"Sebab, sudah dua anggota panwaslu kecamatan yang telah dipecat akibat melakukan pelanggaran dengan meminta imbalan kepada salah satu caleg," katanya. (adh/ant)

 

.