Komisi I Siap Usulkan Izin Pertambangan Rakyat

©net
ilustrasi

Transbogor.co - Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Kukuh Sri Widodo menyambut baik arahan Komisi VII DPR RI soal dikeluarkannya izin pertambangan rakyat bagi warga Nanggung, pasca penertiban besar-besaran terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) oleh PT UPBE Antam Pongkor, beberapa waktu lalu.


"Kami mengapresiasi langkah Antam. Namun harus ada tindak lanjut dari penertiban ini. Dari hasil tinjauan kami kesana, saya lihat ada beberapa hal yang harus dibenahi," paparnya kepada Transbogor. Kamis (15/10/2015)


Kukuh juga menyebut, soal arahan Komisi VII DPR RI soal dikeluarkannya izin pertambangan rakyat bagi warga Nanggung ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. "Kami siap untuk mengusulkan izin pertambangan ke Pemprov Jabar, karena ESDM Kabupaten Bogor belum bisa memberikan izin itu," paparnya lagi.


Kukuh menambahkan, Komisi I juga akan terus meminta Pemkab Bogor untuk segera mengundang Antam agar duduk bersama mencari solusi yang tepat dalam pemulihan ekonomi warga di Nanggung. "Harus segera dicarikan solusi. Bagaimana pun mereka juga warga kita yang harus diperjuangkan nasibnya. Jangan hanya mendukung langkah penertiban Antam saja, tapi juga jangan lupakan warga kita," imbaunya.


Selain izin pertambangan, Kukuh juga memaparkan, DPRD sendiri akan memberi masukan tentang wacana normalisasi lahan yang rusak, wacana pemulihan ekonomi serta bentuk dukungan penyelamatan Sungai Cikaniki dari kerusakan. "Kami mengharapkan pemerintah daerah agar secepatnya melakukan upaya ini," tegasnya.(Rifan/Rief)

.