Dituntut Bubar, Politisi Nasdem Siapkan Jurus Silat Lidah

©net
Surya Paloh

Transbogor.co- Deraan publik menagih janji pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tentang pembubaran partai jika kadernya terlibat kasus korupsi makin deras. Penetapan status tersangka eks Sekjen Patrice Rio Capella oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi pemicunya.  

Lalu, bagaimana Nasdem menyikapi gelombang tuntutan bernuansa politis tersebut? Politikus Nasdem Luthfi Andi Mutty sudah menyiapkan jurus ‘silat lidah’. Kata dia, pernyataan Paloh berlaku hanya jika kader melakukan korupsi terstruktur dan masif di internal partai. Kasus korupsi Rio, sebutnya, bersifat personal yang tak ada kaitannya dengan partai.

"Statemen Ketum (Paloh), perlu dilihat dalam konteks. Apabila terstruktur dan masif, maka partai diberhentikan. Tapi itu kasus korupsi Rio secara personal, tidak ada instruksi atau arahan dari Nasdem," ungkap Ketua DPW Nasdem Sulsel itu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Atas dasar tidak adanya keterlibatan partai itulah, kata Luthfi, Nasdem tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Anggota Komisi III DPR itu. Rio diminta mengurus sendiri kasus yang dilakukannya secara pribadi. Jika diberi bantuan hukum, bola liar malah akan kembali ke partainya.

"Resiko ditanggung penumpang dan ini pembelajaran bagi kader lain. Kalau Anda keliru, Anda tanggung sendiri. Kalau beri bantuan akan digoreng lagi, imagenya ini bahaya juga," tutup Anggota DPR RI ini.

Sebatas informasi, Rio Capella sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK memiliki dua bukti permulaan awal yang cukup. Anak buah Surya Paloh itu disangka melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, dalam perkara yang sama lembaga antirasuah ini juga turut menetapkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan Istrinya Evy Susanti sebagai tersangka.

"Sangkaan Pasal baik kepada GPN dan ES diduga melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor," ungkap Johan Budi. (oz/ek)

.