Penduduk Membludak, Bojonggede Tunggu Giliran Pemekaran?

©net
Ilustrasi

Transbogor.co- Seiring perkembangan zaman, wilayah Desa Bojonggede terus mengalami perubahan yang cukup signifikan. Bahkan, menurut data kependudukan yang dimiliki pemerintahan desa setempat, kini jumlah penduduk didominasi warga pendatang dengan persentase 70 banding 30 persen dengan total kurang lebih 60 ribu jiwa.

"Peningkatan jumlah itu dikarenakan banyaknya pengembang perumahan yanh berdiri disini sejak tahun 2000-an silam. Namun begitu, kesolidan warga tetap terjaga sehingga wilayah kami tetap kondusif," kata Kepala Desa Bojonggede, Dede Malvina dikediamannya kepada Transbogor, Sabtu (17/10/2015).  

Dede juga tak memungkiri, jika laju pertambahan penduduknya ikut menyumbang kemacetan yang kini selalu mewarnai jalur utama kawasan perbatasan dengan Kota Depok itu. "Karena pada umumya, warga kami, khsusunya pendatang merupakan pekerja di Jakarta, jadi setiap hari pasti menggunakan transportasi kereta," ungkapnya.

Melihat pada tingginya penduduk, bukan mustahil juga jika Desa Bojonggede dapat dimekarkan. Kendati tak 'merestui' namun Dede tak memungkiri jika pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya optimal karena jumlah SDM yang dimiliki Desa yang terbatas.

"Memang masih terkendala karena jumlah penduduk kami yang padat. Selain itu, dalam menyebarkan sosialisasi juga sedikit terhambat karena banyak penduduk kami yang bekerja diluar daerah sehingga baru bisa bertemu pada malam hari atau akhir pekan," bebernya.

Sementaa itu, Kasubid Pemerintahan Desa, Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor, Evi Nurlatifah tak mengelak jika ada kemungkinan pemekaran terhadap Desa Bojonggede. "Melihat fakta soal banyak penduduk, sudah sangat dimungkinkan untuk dimekarkan seperti Kelurahan Pabuaran. Terlebih jika tujuannya untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat," sebutnya.

Evi juga menyebut, kendati masih ada moratorium dari Kemendagri soal pemekaran wilayah, namun bukan tidak pemekaran wilayah tetap bisa diwujudkan di Kabupaten Bogor. "Tak bisa disamakan Kabupaten Bogor dengan wilayah-wilayah lainnya di kawasan timur yang menjadi fokus moratorium. Disana itu umumnya dipolitisir kalau disinikan, dengan luas wilayah dan penduduk yang mencapai 5,3 juta jiwa murni untuk optimalisasi pelayanan," tandasnya. (rifan/ek)

 

 

 

.