Silpa Bengkak = Korupsi Berjamaah?

©net
ilustrasi

Transbogor.co-  Munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2014 sebesar Rp1,1 Triliun 'milik' Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, dinilai tak jauh beda.korupsi berjamaah yang dilakukan eksekutif dan legislatif. Pasalnya, alokasi penggunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tak lepas dari persetujuan 'duo tampuk' penyelenggara pemerintahan di daerah itu.

"DPRD sebagai budgeting tentunya memiliki kewenangan dalam pengesaan anggaran APBD yang disusun eksekutif. Artinya, dewan juga memiliki keterlibatan dalam proses penganggaran alokasi penggunaan APBD," sebut Ketua Bogor Tranparency Watch (BTW), Firman Wijaya kepada Transbogor, Senin (19/10/2015)

Ia juga menyayangkan sikap membisu DPRD yang tidak menggunakan hak interplasi terkait munculnya Silpa Pemkab Bogor, tahun anggaran 2014. "Seharusnya mereka (DPRD-red) bisa bersikap. Tidak diam saja. Ini mengindikasikan ada yang tidak beres dalam.kondusifitas pemerintahan di Kabupaten Bogor," sebutnya.

Ia menuturkan, BTW sendiri siap melakukan class action kepada Pemkab Bogor dengan mendesak Kejaksaan agar melakukan penyelidikan terhadap Silpa yang terjadi di beberapa SKPD. "Kita akan melaporkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ke Kejaksaan Negeri Cibinong sebagai bagian dari kekecewaan masyarakat atas gagalnya pembangunan yang dibuktikan dengan Silpa tadi. Kita juga akan meminya para SKPD terkait untuk mengklarifikasi alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan," sebutnya.

Ia juga mencium adanya konspirasi berjamaah dalam 'kondusifitas' pemerintahan di Bumi Tegar Beriman. "Banyak temuan kami dibeberapa daerah. Salah satunya soal adanya aliran dana APBD yang kemungkinan di depositokan ke Bank agar berbunga sehingga banyak peruntukan yang tidak berjalan karena uangnya ada di bank. Hal itu juga bukan tidak mungkin terjadi di Kabupaten Bogor," tandasnya.

Dia menyampaikan, keterangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), ada 12 pokok temuan didapatkan di SKPD. Temuan tersebut antara lain, hilangnya potensi pendapatan dari pemungutan pajak daerah sebesar Rp 77,4 juta, tunjangan profesi guru yang diberikan kepada tidak berhak sebesar Rp 106, 8 juta. Selanjutnya, penunjukan pelaksana belanja bahan material pemeliharaan jalan sebesar Rp 77,5 juta, kelurangan volume pengerjaan atas belanja jasa tenaga kerja Rp 122, 8 juta. Kemudian, penggunaan kupon bahan bakar minyak Rp 128,92 juta, penggunaan belanja jasa pelayanan kesehatan Rp 96,4 juta,dan kekurangan volume pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tencana kerja sebesar Rp 321 juta.

"Kebanyakan kasus korupsi yang dilakukan oknum SKPD masih konservatif yaitu korupsi belanja pengadaan barang dan jasa. Sebenarnya ini sangat mudah untuk dilaku penyelidikan dan penyidikan oleh Kejari Cibinong atau Polres Bogor untuk mengungkapkannya," pungkasnya. (rifan/feri/ek)

.