Nawa Cita Jokowi-JK, Masih Adakah?

©net
ilustrasi

Transbogor.co- Istilah Nawa Cita atau sembilan program prioritas, dikenalkan saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) Joko Widodo-Jusuf Kalla. Nawa Cita itu yang menjadi janji prioritas Jokowi-JK memajukan negeri melalui visi dari kebijakannya. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. 

Hari ini, tepat setahun berlalu, Jokowi dan JK dilantik oleh MPR menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Lembar awal pemerintahan Jokowi-JK diawali gebrakan melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih menteri. Figur yang bersih, bermartabat, bebas dari korupsi menjadi sikap Jokowi memilih kabinetnya.  

Gaya kepemimpinan Jokowi yang doyan blusukan, masih terus dipertahankan saat dirinya menjabat sebagai Presiden RI. Hal itu ditunjukan Jokowi saat meninjau perbatasan RI-Malaysia di Pulau Sebatik. Jokowi juga sampai memanjat menara pandang dari kayu yang terbilang tinggi.

Selanjutnya, upaya Jokowi menunaikan janji Nawa Cita terus diembannya. Pembangunan wilayah perbatasan selaras dengan Nawa Cita membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Bertolak dari hari itu pembangunan dilakukan di antaranya adalah menggelontorkan Rp 2,5 triliun dari pengalihan subsidi BBM untuk bangun jalan wilayah perbatasan.

Seterusnya, pemerintahan Jokowi-JK juga meningkatkan kekuatan sinyal untuk pelayanan komunikasi di perbatasan, pembangunan jalan 2.000 km di perbatasan RI-Malaysia, membangun pembangkit listrik yang tersebar di 50 titik perbatasan, pendistribusian dana desa, dan masih banyak lagi.

Masih untuk mewujudkan Nawa Cita meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, program 'kartu sakti' yang terdiri dari Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera yang terus didistribusikan.

Terkini, paket kebijakan ekonomi yang baru-baru ini diumumkan juga menuju ke arah sana seperti penurunan bunga Kredit Usaha Rakyat dari 29% menjadi 12%, penurunan harga BBM jenis solar, serta program-program lainnya.

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara juga masih terlihat saat pemerintah menangani konflik di Tolikara dan Aceh Singkil. Pada kesempatan lain, pemerintah juga menyusun strategi bersama pemerintah Papua Nugini untuk menyelamatkan 2 WNI yang disandera di wilayah itu pada September 2015.

Terkait kebhinekaan yang juga disebutkan dalam Nawa Cita, tercermin dari acara Karnaval Khatulistiwa yang dihelat dalam rangka 70 tahun kemerdekaan RI di Pontianak, Kalimantan Barat serta Sail Tomini di Palu. Jokowi juga menghadiri berbagak undangan acara keagamaan di seluruh Indonesia.

Meski demikian, upaya mewujudkan janji kampanye Nawa Cita belum seutuhnya sempurna. Ketegangan antara KPK dengan Polri di awal 2015 hingga goncangan politik yang menuntut adanya reshuffle, masih menjadi jadi sandungan Pemerintahan Jokowi-JK. Ditambah lagi, kasus kebakaran hutan yang menyebabkan bencana kabut asap dan harus ditanggulangi bersama mulai pemerintah pusat, daerah, hingga melibatkan masyarakat.

"Karena satu tahun beliau (Jokowi) membangun fondasi yang kuat bagi perubahan fundamental dan itu yang beliau tekankan. Termasuk dalam kaitan dengan reshuffle, beliau lebih tekankan kerja kerja dulu lah," kata Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2015) sebagaimana dilansir detik.

 

 

Berikut sembilan Nawa Cita Jokowi-JK :

 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

 

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

 

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

 

5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

 

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

 

(det/kom/ek)

.