Ini Dia Sikap PPP Kubu Romi dan Golkar Versi Agung Pasca Putusan MA

©net
ilustrasi

Transbogor.co- Pasca gugatan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (ARB) dikabulkan Mahkamah Agung (MA), Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono memilih diam dan belum bersikap.     

"Saya sudah dapat informasi itu, tetapi saya belum bisa ambil sikap apa pun," kata Agung sebagaimana dilansir Kompas.com, Selasa (20/10/2015).

Reaksi Agung, semua anggota DPP Partai Golkar dalam waktu dekat akan dikumpulkan untuk membahas hasil putusan itu.

"Mungkin satu-dua hari ini, kami akan sampaikan sikap resmi," kata dia.

Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan pada perayaan Hari Ulang Tahun Ke-51 Partai Golkar, Agung berharap agar konflik internal Golkar segera berakhir. Ia juga memastikan akan menerima putusan apa pun dari MA.

"Kami tegaskan, sikap kami akan menerima dengan lapang dada apa pun keputusan inkracht yang diputuskan MA," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (20/10/2015).

Sementara, PPP pimpinan Romahurmuziy (Romi) juga masih memutuskan sikap. Sementara ini, Romi masih merasa pimpinan PPP yang sah. Meski demikian, kubu Ketum PPP hasil Muktamar Surabaya, Romi, menyampaikan lima sikap atas putusan MA tersebut. Dalam salah satu poinnya, Romi mengatakan, selama SK Menkum HAM yang mengakui kepengurusannya belum dicabut, maka DPP PPP hasil Muktamar Surabaya masih belaku.

 

Berikut lima sikap politik PPP kubu Romi pasca putusan MA seperti dikutip detik.com, Selasa (20/10/2015):

 

Sehubungan dengan beredarnya berita Putusan Kasasi MA atas perkara PPP, bersama ini kami sampaikan:

 

1. Bahwa sampai saat ini kami belum bisa memberikan tanggapan hukum sampai diterimanya salinan putusan tersebut.

2. Bahwa apapun hasil Putusan Kasasi MA, secara hukum TIDAK BISA digunakan sebagai dasar keabsahan kepengurusan apa yang menyebut dirinya sebagai Muktamar VIII PPP di Jakarta tahun 2014.

3. Bahwa kepengurusan hasil apa yang menyebut dirinya sebagai Muktamar VIII PPP di Jakarta tahun 2014 di bawah Djan Faridz, tidak pernah mendapatkan keabsahan dari institusi negara/lembaga manapun, termasuk oleh adanya Putusan Kasasi ini. Karenanya yang bersangkutan tetap tidak berhak menyatakan dirinya untuk dan mewakili PPP pada tingkatan apapun.

4. Bahwa roda organisasi PPP tetap berjalan sebagaimana adanya di bawah kepemimpinan Muktamar VIII PPP di Surabaya, sampai adanya pencabutan SK Menkumham tanggal 28 Oktober 2014 tentang Susunan Pengurus PPP hasil Muktamar VIII PPP oleh Menteri Hukum dan HAM RI yang memiliki hak berdasarkan undang-undang.

5. Menyerukan kepada seluruh fungsionaris PPP untuk tenang, tetap kompak, dan menunggu arahan selanjutnya.

 

Salam konstitusi,

 

M Romahurmuziy

Ketua Umum DPP PPP

 

(kom/det/ek)

.