Putusan MA, Rekonsiliasi PPP atau Terbelah?

©transbogor
ilustrasi- eko

Transbogor.co- Putusan Mahkamah Agung (MA) menjadi angin segar bagi

PPP kubu Djan Faridz setelah diputuskan menang. Lalu, apakah putusan ini akan menjadi titik awal rekonsiliasi partai berlambang Kabah atau perpecahan?        

"Setelah perjalanan panjang akhirnya gugatan kami dimenangkan. Kami mengucapkan puji syukur. Saya juga berharap ke depan, kemenangan ini bukan sebuah kesombongan atau keriyaan. Kemenangan ini untuk menyatunya kembalinya ornamen partai yang sempat tercerai berai," kata Waketum PPP kubu Djan, Fernita Darwis, baru-baru ini.

Politisi PPP ini meyakinkan, Djan akan kembali menjahit dua kekuatan di partainya yang sempat terbelah. Ia berjanji kubu Romahurmuziy (Romi) akan diajak bergabung bersama kubu Djan yang sudah dinyatakan sah.

"Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama lagi dengan kita, pasti kita senang. PPP itu satu. Ini bukan soal kalah atau menang. Ini jawaban bahwa PPP masih ada. PPP tidak hilang dari dunia politik," sambung Fernita.

Terkait putusan MA, PPP kubu Romi menyatakan bukan berarti putusan MA itu mengesahkan PPP menjadi dipimpin Djan Faridz, namun PPP bisa kembali dipimpin Suryadharma Ali (SDA).

"Dengan putusan kasasi TUN (Tata Usaha Negara) dari MA tersebut, maka itu berarti mengembalikan SK tentang kepengurusan DPP PPP yang sah adalah SK kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung 2011, SDA sebagai Ketum dan Romhurmuziy sebagai Sekjen," tutur Juru Bicara PPP kubu Romi, Arsul Sani, sebagiamana dilansir detik.com, Selasa (20/10/2015) petang.

Jadi, menurut Arsul, putusan itu tak berimplikasi kepada keabsahan Djan Faridz sebagai Ketua Umum hasil Muktamar PPP Jakarta. Dengan putusan tersebut, justru Muktamar PPP Bandung empat tahun yang lalu lah yang bisa menjadi absah kembali.

"Putusan kasasi MA tersebut belum memberikan legalitas kepada DPP PPP hasil Muktamar Jakarta," tuntasnya.

Jadi, selama SK baru dari Menkum HAM belum terbit, maka Romi masih menjadi Ketum PPP yang sah. Bilapun SK baru terbit, toh Romi juga masih menjadi Sekjen PPP berdasarkan Muktamar Bandung.

"Ya tentu menunggu dibatalkannya SK Menkum HAM. Tapi Pak Romi tetap Sekjen PPP sebagai DPP hasil Muktamar Bandung (bila Menkum HAM menerbitkan SK baru)," tandas Arsul. (det/ek) 

.