AMY Terganjal Melenggang Jadi Cawabup Bogor?

©net
AKRAB : Politisi PPP Romi dan Ketua DPW PPP, Ade Munawaroh saat Muswil Jawa Barat.

Transbogor.co- Putusan Mahkamah Agung (MA) soal kepengurusan yang sah dalam konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diprediksi merubah peta politik Kabupaten Bogor. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP, Ade Munawaroh Yanwar (AMY) pun berpotensi terganjal maju menjadi Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bogor. Sebab, gerbong partai berlambang Kabah yang dinahkodai AMY berinduk pada kubu Romahurmuziy (Romi), bukan Djan Faridz yang kini sudah mendapt pengabsahan MA.        

Polemik kian kentara, karena PPP merupakan penggalang koalisi kerahmatan yang mengusung duet Rachmat Yasin-Nurhayanti yang memenangi pemilukada lalu. Partai ini bersama sembilan partai lainnya kini juga memiliki kewenangan dalam penetapan wabup setelah Nurhayanti didaulat menjadi bupati pasca RY ditahan karena tersangkut kasus korupsi.

Menyikapi hal ini, Ketua KPUD Kabupaten Bogor, Haryanto Surbakti mengatakan, belum bisa bersikap dan memberikan katerangan secara detail mengingat belum adanya putusan dari KPU Pusat terkait partai dari kubu mana yang dianggap sah.

"Soal keputusan MA itu, kita belum bisa mengatakan apa-apa karena belum ada keputusan dari Kemenkum HAM yang ditembuskan ke KPU Pusat. Kita sendiri masih menunggu jadi belum bisa berbuat banyak," katanya kepada Transbogor, Kamis (22/10/2015).

Lebih lanjut, Haryanto juga menuturkan, soal pengisian wabup yang kini menjadi polemik pasca keputusan itu, juga berada diluar ranah KPU.

"Yang jelas, sesuai aturan. Semua partai yang akan ikut dalam pemilu harus menyerahkan susunan kepengurusan," sebutnya.

Ditanya soal kepengurusan PPP, Haryanto mengakui, KPUD Kabupaten Bogor sendiri sudah menerima dua berkas kepengurusan dari dua kubu di PPP. Yakni kubu AMY dan kubu Farhat Abas.

"Sudah ada. Memang AMY lebih dulu menyerahkan,sedangkan Farhat Abas sekitar dua bulan lalu. Begitu juga soal SK penetapan Wabup, keduanya.juga sudah menyerahakan. Tapi, sekali lagi, KPUD Kabupaten Bogor belum bisa bersikap apa-apa karena belum ada keputusan dari KPU Pusat," tandasnya. (feri/ek) 

.