BMI : Kejari Catat Rekor Setahun Lelet Tangani Perkara Dugaan Korupsi

©transbogor
BMI : Jajaran pengurus BMI usai menggelar konfercablub di Jalan Ahmad Yani II, no 4, Tanahsareal, Kota Bogor.

Transbogor.co- Jelang setahun leletnya penanganan kasus korupsi dalam pembelian tanah Angkahong di bilangan Warung Jambu, Kota Bogor, akan diperingati para aktivis Banteng Muda Indonesia (BMI). Mereka akan menggelar aksi massa sebagai ungkapan sindiran leletnya kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor.         

“Terus terang, kami, BMI mengendus ada yang tidak beres dalam penanganan kasus Skandal Lahan Jambu Dua yang diduga sudah membuat pemerintah daerah merugi Rp43.1 miliar. Terhitung hingga saat ini, hampir setahun kasus ini terombang-ambing. Kami, akan memberikan ‘penghargaan’ berupa piagam atas leletnya Kejari Bogor menangani perkara dugaan korupsi,” tukas pengurus BMI Kota Bogor, Rahmat Heryana kepada Transbogor, disela kegiatan konfercab ormas tersebut di Jalan Ahamad Yani II, Tanahsareal, Kota Bogor, Sabtu (24/10/2015).

Dia menambahkan, penanganan kasus Skandal Jambu Dua sudah, mencuat awal November, tahun 2014 yang lalu. Namun, sampai saat ini, belum satu pun tersangka yang ditetapkan Kejari Bogor.              

“Kejari Bogor seolah tidak memiliki semangat memerangi korupsi. Dan, ini sangat bertentangan dengan nilai revolusi moral yang dicanangkan pemerintah Jokowi-JK,” tandasnya.           

Pada bagian lain, Ketua Forum Peduli Bangsa (FPB) Shanda Aprili juga menyampaikan pernyataan senada. Melalui sambungan telepon, ia mengatakan, sudah sepatutnya warga Kota Bogor merayakan hari keprihatinan mandegnya penanganan kasus hukum daerah.

“Sampai saat ini, Kejari Bogor seolah tidak punya target dalam menangani kasus dugaan korupsi Lahan Jambu Dua. Hampir setahun ditangani, sudah lebih 40 saksi dipanggil, sampai sekarang belum ada siapa yang menjadi tersangka. Menurut saya, kalangan penggiat demokrasi perlu memberikan penghargaan kinerja buruk berupa tropy atau piagam kepada Kajari Bogor,” sentilnya.         

Terkait lambannya penanganan kasus dugaan korupsi Lahan Jambu Dua yang hampir setahun belum juga tuntas, sebelumnya  Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor Katarina Endang Sarwestri mengatakan tinggal menunggu hasil akhir karena semua bukti atau keterangan saksi sudah dimiliki.

“Kita tunggu saja nanti (red.penetapan tersangka), kalau sekarang tidak surprise,” singkatnya saat ditemui dalam kunjungan ke Lapas Paledang, belum lama ini.

Ia berharap tidak ada hambatan dalam menangani kasus tersebut. Ia juga ingin kasus yang menghabiskan dana APBD sebesar Rp43,1 miliar itu secepatnya diumumkan siapa saja tersangka yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

Sekadar diketahui, Walikota Bogor Bima Arya dan Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman dipanggil kejari untuk diperiksa ikhwal kasus dugaan mark-up pembebasan ’lahan panas’ Angkahong. Usmar diperiksa Selasa (1/9/2015), sedangkan Bima diperiksa Kamis (3/9/2015). Mereka berdua diberondong 30 pertanyaan oleh penyidik kejari.

Kasus dugaan korupsi pembebasan lahan di Pasar Induk Jambu Dua mencuat, menyusul adanya kejanggalan dalam pembelian lahan seluas 7.302 meter persegi milik Angkahong oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada akhir 2014 lalu. Dari luasan itu telah terjadi transaksi jual-beli tanah eks garapan seluas 1.450 meter persegi.

Sebanyak 26 dokumen kepemilikan yang diserahkan Angkahong kepada Pemkot Bogor, ternyata kepemilikannya beragam. Mulai dari SHM, AJB dan eks garapan. Harga jual lahan dibuat sama, sehingga disepakati untuk pembebasan lahan Angkahong seluas 7.302 meter persegi senilai Rp43,1 miliar. (sep/ek)

.