Skandal Lahan Jambu Dua, Kejari sudah Kantongi Nama 4 Tersangka

net
ilustrasi

Transbogor.co- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor dikabarkan sudah menetapkan empat tersangka terkait dugaan penggelembungan harga lahan Jambu Dua yang dibeli oleh Pemkot Bogor dari Angkahong pada akhir 2014 senilai Rp 43,1 miliar. Kejari Bogor sendiri sudah mengantungi alat bukti yang cukup untuk menjerat pelaku.

Namun, soal nama tersangka, Kejari Bogor masih merahasiakan identitasnya. Tapi, dari informasi terpisah yang diperoleh Transbogor, diantara nama-nama tersebut, disinyalir ada nama pejabat Kota Bogor.    

“Sudah ada empat orang tersangka dalam kasus warung jambu. Tapi, untuk identitas belum bisa disebutkan. Nanti saja saat adanya pemeriksaan,” kata Kepala Seksie (Kasie) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bogor Donni Haryanto, baru-baru ini.

Sebelumnya, sudah ada 50 saksi yang diperiksa Kejari Bogor dalam kasus skandal lahan Jambu Dua. Beberapa nama yang sudah diperiksa Kejari Bogor tersebut diantaranya Walikota Bogor Bima arya Sugiarto, Wakil Walikota Bogor Usmar Harimar, Ketua DPRD Kota Bogor Untung Maryono, Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor Yus Ruswandi serta Badan Anggaran DPRD Kota Bogor. Selain itu, sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sudah dimintai keterangan.

Untuk memperkuat bukti-bukti guna menetapkan tersangka, dua PNS yang terlibat dalam fee pembebasan lahan juga sudah diperiksa Kejari Kota Bogor. Mereka dari Dinas Pengawasan Pembangunan dan Pemukiman (Wasbangkim) dan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor.

Sementara, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya ikut mendesak segera dibongkarnya skandal ini karena ada sejumlah kejanggalan yang selama ini terjadi.

Dia menyebut, pertama, harga beli tanah yang terlalu tinggi dan tidak rasional. Kedua, adanya tanah eks garapan atau tanah milik negara seluas 1450 meter persegi yang ikut diperjual belikan dengan harga yang sama.

Ketiga, ada 6 bidang tanah di blok belakang yang dibeli dengan harga di luar harga kajian Tim Aprasial yakni Rp 4,2 juta per meter persegi yang seharusnya Rp3,5 juta per meter persegi.

Keempat, adanya indikasi pemalsuan tanda tangan Angkahong di dalam 26 dokumen Surat Pelepasan Hak (SPH).

“Kelima, adanya kejanggalan terhadap Surat Perintah Kerja (SPK) tertanggal 19/11/2014 yang keluar lebih dahulu daripada Surat Keputusan (SK) pembentukan tim 9 dari Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bogor tertanggal 24/11/2014,” tukasnya.   

Selanjutnya, keenam adalah adanya Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak dibayar oleh penjual yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,1 Milyar.

“Yang terakhir adalah sulitnya pemberian data dari eksekutif ke legislatif terkait lembar SPK, SPH dan hasil kajian Tim,” kata Atty dengan nada tinggi.

Seperti diketahui, lahan Pasar Jambu Dua dibeli oleh Pemkot Bogor dari Angkahong pada akhir 2014 senilai Rp 43,1 miliar. Namun, dari pembebasan tersebut dinilai banyak keganjilan dan berpotensi ada dugaan korupsi. (sep/ek)  

.