Soal Pembiaran Bangunan Tak Berizin, Komisi I Curhat Sakitnya Tuh Disini!

©net
ilustrasi

Transbogor.co- Tidak adanya sikap dan tindakan yang tegas terhadap banyaknya bangunan tak berizin oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membuat Komisi I DPRD Kabupaten Bogor jadi sasaran kambing hitam. Publik mengira, ada kongkalikong antara legislatif dengan eksuktif di Kabupaten Bogor sehingga memiliki sikap seragam melakukan pembiaran.   

Namun, sayangnya meski sudah sering bersuara keras, tapi sejauh ini belum ada tindakan sebagaimana amanat payung hukum, peraturan daerah (perda) untuk melakukan penbongkaran.       

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Sanukri kepada Transbogor menyampaikan curhatnya hanya bisa mengelud dada. Politisi dari Partai Demokrat mengaku cuma bisa bisa prihatin dengan masalah itu. Dirinya pun berkilah, soal penindakan, hal itu bukan kewenangannya. Dia juga menambahkan, sikap pembiaran bangunan tak berizin membuatnya sakit sembari telunjuknya menuding ke dada.       

"Memang bukan ranah saya, tapi saya prihatin karena ini bisa menjadi cermin buruk Pemkab Bogor. Saya berharap, teman-teman di Komisi terkait bisa menyelesaikan.masalah ini," paparnya, Senin (26/10/2015).

Ditanya soal kolerasinya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkaitan dengan komisinya, Sanukri hanya menjawab formatif.

"Pasti ada dampaknya. Namun untuk menyelesaikan hal ini kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Harus ada evaluasi menyeluruh, karena kita tahu hal ini berkaitan dengan banyak instansi," sebutnya.

Sementara itu, Kepala UPT Tata Bangunan dan Pemukiman wilayah Cibinong, Iryanto Hakim mengaku, hingga saat ini dirinya baru diperintah oleh Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) untuk melakukan pendataan terhadap bangunan yang ada diwilayahnya.

"Baru pendataan sesuai hasil rapat dengan seluruh jajaran DTBP. Hasilnya kita laporkan dan akan menggandenh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk basic data kita dalam melakukan tindakan selanjutnya," paparnya.

Sekedar kembali mengingatkan, Komisi I DPRD Kabupaten Bogor menemukan 85 persen bangunan-bangunan yang melabrak aturan. Hal ini membuat banyak pihak tercengang karena menjadi bukti karut marutnya perizinan di Bumi Tegar Beriman. (rifan/ek)

.