Pasca Putusan MA, Menkumham Belum Akui Pengurusan Baru Golkar dan PPP

©

Transbogor.co-Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan belum bisa memutuskan sikap pasca Mahkamah Agung (MA) memutuskan terkait dualisme kepengurusan Partai Golkar (PG) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Alasan dia, belum menerima salinan resmi putusan MA soal Kepengurusan Golkar dan PPP. 

"Tunggu dulu keputusan resmi dari pengadilan, nanti aku komentar keputusannya berbeda dari salinannya," kata Menkumham di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Mantan anggota DPR ini berpandangan putusan MA itu tidak memberikan perintah atau memutuskan kepengurusan mana yang menang dari PG dan PPP. Sehingga, untuk sementara waktu sambil menunggu salinan putusan MA diterima pihaknya. Menkumham juga menegasakan, untuk sementara dirinya tidak akan mencabut SK PG kubu Agung Laksono dan PPP kubu Romy dan menerbitkan SK baru.

Namun, sambungnya, bukan berarti sikap itu tidak mengakui putusan MA yang membatalkan Surat Keputusan (SK) Menkumham soal Kepengurusan PG hasil Munas Jakarta dengan Ketua Umum (Ketum) Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali. Begitu juga SK Menkumham soal Kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya dengan Ketum Romahurmuziy (Romy) dan Sekjen Ainur Rofiq juga telah dibatakan oleh MA. 

"Intinya, putusannya harus dilihat dulu, batalnya bagaimana? Adakah perintahnya untuk yang lain atau hanya membatalkan aja. ‎Makanya kita lihat dulu, kan di situ (putusan MA) tidak ada perintahnya untuk menyebutkan yang baru kan," pungkasnya.

Pada bagian lain, Pakar Hukum yang juga Politisi Senior Partai Golkar, Muladi mengatakan, putusan MA soal Golkar disebutnya multafsir. Sebab, Menkumham harus mengeluarkan SK baru soal Kepengurusan Golkar hasil Munas Bali dengan Ketum Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham. Disatu sisi, putusan MA itu mengembalikan kepengurusan Golkar ke hasil Munas Riau 2009 dengan Ketum dan Sekjen ARB dan Idrus Marham.

"Kalau Riau itu habis bulan oktober, jadi mesti ada munas. Jadi ini ada multitafsir, yang paling baik itu mempelajari dulu isi dari keputusan MA itu, di pelajari sungguh-sungguh. Begitu juga menteri mempelajari sungguh-sungguh dan bagi saya yang penting itu dengan keputusan itu harus selesai masalah Golkar," kata Muladi mendukung pernyataan Menkumham

Dia pun menyarankan, ARB dan Agung Laksono membentuk tim rekonsiliasi yang bertugas atau menafsirkan putusan MA itu.

"Jadi ini kuncinya tergantung ARB dan Agung Laksono mau damai atau tidak, mau rekonsiliasi atau tidak. Ini kan yang dikorbankan jadi rakyat, rakyat konsituen," ujarnya.

Menyoal wacana Munaslub yang diusulkan Tim 10 yang diketuai oleh Yorry Raweyai, tegasnya, hal itu harus dikaji terlebih dahulu bersamaan dengan putusan MA.

"Kita belum tahu isi yang sebenarnya seperti apa. Kaji dan dibaca teksnya yang jelas. Putusan menteri itu mengapa MA sampai membatalkan putusan Menkumham itu, apa ada perintah yang lain," tutup Muladi. (ter/ek)

.