Aspirasi Konstituen Diabaikan, Disitu Aleg Merasa Sedih

©net
ilustrasi

Transbogor.co- Sejumlah anggota legislatif (aleg) DPRD Kabupaten Bogor mengaku tengah dirundung galau. Pasalnya, usulan pembangunan dari aspirasi konstituennya tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016. Kepada Transbogor, Rabu (28/10/2015) sejumlah wakil rakyat ini pun mencurahkan isi hatinya. Rata-rata mereka mengaku kecewa dengan hasil rumusan TAPD Pemkab Bogor tersebut.

"Bingung saya, dari 82 usulan program yang kita ajukan, tak satu pun diakomodir. Padahal, semuanya termasuk prioritas dan selalu ditolak dalam setiap musrenbang," kata Yuyud Wahyudin, Ketua Komisi II dari PPP.  

Kendati begitu, Yuyud mengaku masih bisa memahami karena mungkin ada penilaian lain dari eksekutif. "Kecewa sih pasti, apalagi ada usulan yang kita ajukan benar-benar sangat dinantikan warga dan sudah kita janjikan," paparnya.

Hal senada dipaparkan anggota Komisi II lainnya, Rudi Subana yang mengaku sudah malas berbicaa soal usulan yang tak terakomodir dalam RAPBD. "Kalau bicara itu mah, sampai ashar juga tak beres. Saya malu, terutama dengan kegiatan yang deket rumah. Apa kata warga kalau begini," sebutnya seraya menyebut tak ada satu pun usulan yang masuk dalam RAPB tersebut.

Sebelumnya, sejumlah politisi lainnya di DPRD Kabupaten Bogor juga menyuarakan kekeecewaannya dengan kinerja TAPD Pemkab Bogor. Mereka merasa 'dikebiri' sebab sejumlah usulan yang berangkat dari aspirasi konstituennya di wilayah tak terakomodir dalam RAPBD 2016.

Para politisi ini pun mengaku pusing dengan janji yang pernah dibuat langsung dengan warga. Salah satunya, diungkapkan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Ade Sanjaya dari Dapil I, yang menyebut seharusnya TAPD memberikan syarat yang harus dipenuhi agar usulan yang diperjuangkannya diakomodir.

"Jujur, warga sudah apatis dengan dewan. Dengan tidak terakomodirnya usulan aspirasi ini membuat kami kian terpojok dimata warga karena tidak terealisasi," sebutnya kepada Transbogor. Ia pun meminta agar TAPD transparan soal alasan tak terakomodirnya usulan tersebut.

"Harus jelas, sehingga kita pun bisa menyampaikan alasan kepada masyarakat. Tidak sepihak seperti saat ini," keluhnya. Hal senada juga diutarakan, politisi dari PPP, Junadi Syamsudin yang menyebut, TAPD tidak konsisten dan hanya melihat dari sisi penilaiannya sendiri tanpa menimbang kondisi di wilayah. "Kami langsung melakukan survey dan melihat pada kondisi sehingga merumuskan prioritas, tapi kalau hasilnya begini, apa kata masyarakat," sebutnya.

Begitu juga dengan anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bogor,Amin Sugandi yang menyebut ada ketidak seimbangan dalam pengakomodiran usulan pada RAPBD. "Seharusnya TAPD bisa melihat segi prioritas kebutuhan, bukan dari nilai. Agar semuanya bisa terakomodir," tandasnya. (rifan/ek)

.