DPRD DKI, Ahok, dan Buwas Akan Tindak Pemilik Diskotik, Kalau..

©net
ilustrasi

Transbogor.co - Pengelola tempat hiburan seperti diskotik dan karaoke tidak bisa lagi main-main. DPRD DKI dan Dinas Pariwisata menyepakati sanksi yang diberikan kepada manajemen diskotek dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan.

Sanksi tersebut mengikuti usulan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang ingin diskotik ditutup jika kedapatan membiarkan aktivitas terkait narkoba.

Disebutkan, pengelola diskotik dilarang mengedarkan dan menjual narkoba maupun membiarkan aktivitas pengunjung terkait narkoba. Jika melanggar peraturan itu, izin diskotek akan ditutup.

Selain itu, tidak ada peringatan pertama atau kedua. Satu kali kedapatan terdapat narkoba, diskotek akan langsung ditutup.

“Oke, berarti ini lebih luas yah peraturannya. Ternyata jadi lebih kejam lagi. Ngebiarin aja ditutup apalagi mengedarkan,” ujar Taufik.

Dinas Pariwisata pun setuju dengan hal itu. Mereka juga memberi usulan untuk mengubah kalimat dalam pasal tersebut.

Awalnya, dalam pasal itu tertulis bahwa izin usaha diskotek akan dicabut jika melanggar ketentuan.

Mereka mengingatkan bahwa kini ada nomenklatur baru terkait izin diskotek yang dikeluarkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Nomenklatur untuk izin diskotek bukan izin usaha lagi melainkan bernama Tanda Daftar Usaha Pariwisata. TDUP itulah yang akan dicabut, bukan izin usaha. Peraturan itu pun disepakati.

Belum lama ini, Kepala BNN, Komjen Pol. Budi Waseso menegaskan hal senada. Menurut Buwas, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan razia terhadap seluruh tempat hiburan, dan jika ada kedapatan di lokasi tersebut terjadi transaksi narkoba akan di tindak tegas tanpa kompromi sesuai prosedur. (pskt) 

.