Pasca Putusan MA, Bara Api PPP Semakin Panas

©net
ilustrasi

Transbogor.co- Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengakui kubu Djan Faridz, konflik internal Partai PPP bukannya mereda, tapi sebaliknya malah memanas. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly disebut menolak pengajuan permohonan keabsahan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII Jakarta. Kubu Djan Faridz pertama kali mengajukan hasil Muktamar pada 28 November 2014. Kemudian, Djan mengajukan lagi pada 16 Maret 2015. Namun, semua ditolak. Hal itu dikatakan Juru Bicara kubu Romahurmuziy (Romi) Agus Setiawan.  

"(Mereka) Tidak mampu menyajikan bukti memadai bahwa kegiatan (Muktamar) memenuhi syarat AD/ART PPP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 juncto UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik," kata Agus dalam konferensi pers di Menara Peninsula, Jalan Letjen S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (29/10/2015).

Ketua DPW PPP Banten ini menegaskan, PPP pimpinan Djan Faridz dan Sekjen Achmad Dimyati Natakusumah dituding tidak memiliki keabsahan. Alasannya, Selain tidak mengantongi  SK Menkumham, kubu Djan Faridz juga tak pernah diakui dalam bentuk Berita Negara.

"Konsekuensi yuridis-formalnya, seluruh produk surat-menyurat yang diterbitkan kepengurusan dan atau perpanjangan dari hasil kegiatan yang menyerupai Muktamar VIII PPP di Jakarta, baik sebelum maupun sesudah Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 20 Oktober 2015 adalah batal demi hukum," terang dia.

Soal Putusan Kasasi Mahkamah Agung memenangkan kubu Djan Faridz, juga dibantah Agus. Dalam putusan itu, kata Agus, sama sekali tidak menyebutkan atau menyinggung Muktamar Jakarta. Jadi, Djan Faridz tak berhak mengklaim sebagai pemenang gugatan.

"Baik dalam petitum maupun amarnya," tukas dia.

Sebelumnya, MA mengeluarkan Putusan Kasasi dengan nomor 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015. Putusan ini membatalkan putusan PTTUN Jakarta yang sebelumnya telah membatalkan putusan PTUN Jakarta.

Saat ini, kubu Romi membentuk tim tujuh untuk menindaklanjuti Putusan Kasasi ini. Tim yang akan bekerja hingga satu pekan mendatang akan mengambil satu dari tiga opsi yang ada. Pertama, mengupayakan islah di luar pengadilan, melakukan peninjauan kembali atau menerima dan melaksanakan sepenuhnya putusan MA tersebut. (met/ek)

.