'Dagangan' Bernama KMP Mulai Tidak Laku?

©viva
RAPAT : Fraksi Gerindra dengan pimpinannya Ahmad Muzani saat melakukan rapat di DPR.

Transbogor.co- Koalisi Merah Putih (KMP) yang jadi ‘barang dagangan’ Partai Gerindra di DPR, dimulai sejak kalah pemilihan presiden (pilpres) belakangan seperti mulai ditinggalkan partai mitranya.

Hal itu terlihat menyolok saat menyikapi RAPBN 2016. Sikap yang diambil Gerindra menolak RAPBN 2016 malah dimentahkan parpol anggota KMP lainnya. Merasa malukah Gerindra?

"Dari awal Pak Prabowo sampaikan, sekalipun sndirian, selama suarakan suara rakyat kami akan tetap suarakan!" kelit Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, akhir pekan lalu sebagaimana dikutip detik.com.

Kembali dikatakan Edhy, penyusunan RAPBN 2016 menyisakan banyak masalah. Tidak hanya Gerindra, tapi semua fraksi disebutnya menyampaikan temuan masalah-masalah dalam RAPBN 2016 yang kemudian disebut sebagai 'catatan'.

Hanya saja, fraksi lain mengambil sikap menerima dengan catatan sementara Gerindra bersikap menolak. Alasannya, menerima dengan catatan sama saja dengan menerima, tidak ada jaminan catatan itu diperhatikan pemerintah. Sehingga lebih baik ditolak agar jadi sejarah dan pelajaran bagi pemerintah.

"(KMP) nggak solid gimana? Ini menunjukkan kebenaran kok, fakta yang kita hadapi. Bahwa rakyat meminta ini, terus nggak didengar. Anda mau itu?" tanya Edhy.

Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro ditugaskan Presiden Jokowi melobi Gerindra agar mengubah sikap. Tak tanggung-tanggung lobi itu dilakukan ke Prabowo Subianto. Tapi tetap saja Gerindra bergeming.

Beberapa masalah yang disampaikan Gerindra itu di antaranya soal dana PMN sebesar Rp 40,4 triliun yang ditambahkan ke BUMN, soal target penerimaan pajak yang terlalu tinggi, kemudian anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang malah dikurangi, dan lainnya.

"Menkeu menyampaikan (red. ke Prabowo soal dana PMN) untuk BUMN bisa postponed (ditunda -red). Tapi kan dalam kenyataannya hari ini belum ada. Kita maunya fakta. Sekali lagi ini bukan untuk melawan atau apa, tapi menyampaikan kebenaran dengan cara kami. Ini yang kami dengar dari konstituen kami," ucap ketua komisi IV itu.

Tapi anehnya, pernyataan keras penolakan RAPBN 2016 yang dilontarkan Gerindra malah ujungnya melempem. Buntutnya, partai tersebut pada akhirnya malah menyetujui disahkan menjadi Undang-undang.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Ahmad Muzani menegaskan, perubahan sikap itu bukan karena tidak konsisten dalam mengawal RAPBN 2016.

Melainkan, kata dia, tetap menjaga dan mengawal anggaran negara tersebut hingga pemerintah bisa mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Fraksi Partai Gerindra memperhatikan dan menerima itikad baik pemerintah melalui Menteri Keuangan yang telah bertemu untuk menjelaskan secara langsung kepada Ketua Umum Gerindra perihal penyusunan dan perencanaan RAPBN 2016," kata Muzani.

Muzani menjelaskan, Gerindra menerima disahkannya RAPBN 2016 karena menilai bahwa poin-poin perjuangan Gerindra telah diterima oleh pemerintah dan menjadi bukti bahwa perjuangan Gerindra telah berhasil.

"Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan perjuangan Fraksi Gerindra untuk menahan dana PMN, memaksimalkan penyaluran dana desa, dan fokus menanggulangi bencana asap dengan membeli 3 pesawat bom air," terang Muzani. (de/lip/ek)

.