Bungkam Suara Rakyat, Komnas HAM Tolak Surat Edaran Kapolri

©liputan 6
EDARAN : Kapolri Badrodin Haiti saat membacakan surat edaran tentang ujaran kebencian.

Transbogor.co- Surat Edaran (SE) Kepala Polri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dinilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai bentuk pengekangan hak berpendapatan. Karena itu, Komnas HAM menegaskan, menolak. Sebab, hal itu bertentangan dengan prinsip berekspresi, kebebasan berpendapat, beropini, baik pikiran, maupun yang sudah diatur di dalam berbagai instrumen HAM.

"Pemerintah tidak usah terlalu mengekang, ini adalah bagian dari pengekangan kebebasan berekspresi," tukas komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, sebagaimana dikutip Tempo, baru-baru ini.

Kembali dikatakannya, SE Kapolri sangat tidak tepat. Sebab, saat ini sudah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Jadi khusus dari Komnas, jangankan aturan Kapolri yang baru ini yang tentu kami tolak, UU ITE saja kami tolak karena itu mengekang kebebasan berekspresi," ujar Natalius.

Menangapi rekasi Komnas HAM, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan mengatakan, surat edaran tentang ujaran kebencian atau hate speech hanya untuk mengingatkan masyarakat dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat, baik itu dalam pidato, orasi, maupun di dunia maya.

"Kita boleh saja berpendapat tapi juga harus menghargai hak orang lain. Ini kan hak manusia juga, sebab ujaran kebencian banyak yang berujung pada merendahkan martabat manusia," kata Anton saat dijumpai di Ruang Pers Mabes Polri, Senin, (2/11/ 2015).

Kepolisian membantah surat edaran tersebut dianggap sebagai jalan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Surat edaran ini berawal dari keprihatinan kepolisian yang melihat fakta di lapangan yang mana masyarakat berlomba-lomba saling serang dengan perkataan-perkataan kasar. Hal tersebut dianggap sebagai pemicu konflik di masyarakat.

"Ini menjadi tanggung jawab moral kepolisian untuk mencegah konflik," kata Anton.

Sebelumnya, Kepala Polri Badrodin Haiti menandatangani Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) pada Kamis, 8 Oktober 2015. Beberapa latar belakang dari aturan ini, ialah persoalan mengenai ujaran kebencian makin mendapat perhatian masyarakat nasional dan internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia. Perbuatan ini juga dinilai berdampak merendahkan harkat martabat dan kemanusiaan.

Ujaran kebencian yang dimaksud pada surat edaran ini adalah sama dengan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya. Yaitu, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Juga semua tindakan yang bertujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Ujaran kebencian yang diatur dalam surat ini termasuk melalui media, orasi saat berkampanye, spanduk atau banner, media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa, dan pamflet. (tem/ek)

.