Jelang Pleno KHL, Ribuan Buruh Kepung Kantor Bupati

©net
DEMO : Ribuan buruh kepung Pemkab Cibinong tuntut kenaikan UMK 2016

Trabsbogor.co – Ribuan buruh dari beragam serikat pekerja di lingkungan Kabupaten Bogor kembali turun ke jalan mengepung kantor Bupati Bogor, Selasa (3/11/2015). Selain menolak PP no 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan menuntut upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Bogor tahun 2016 sebesar Rp 3,75 juta, sejumlah serikat buruh juga menunggu hasil keputusan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang rencananya akan diplenokan hari ini. KHL ini nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menetapkan upah minimum kabupaten.

“Kami akan pleno 3 November 2015 terkait besaran KHL Kabupaten Bogor 2016,” ujar Ketua Dewan Pengupahan Yous Sudrajat saat diwawancarai Transbogor.

Terkait tuntutan UMK 2016 yang diminta buruh sebesar Rp3.750.000, sepertinya sangat sulit diberlakukan pada tahun 2016.

“Sebab, penetapan UMK harus juga memperhatikan kesanggupan perusahaan untuk kelangsungan usaha,” tuturnya.

Pada bagian lain ribuan massa buruh yang datang ke Pemkjab Bogor tetap menyuarakan tuntutan kenaikan UMK dan penolakan terhadap PP yang merubah

mekanisme penetapan upah. Koordinator Forum Buruh Bergerak, Rasdan Efendy mengatakan, PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sangat merugikan buruh.

“PP yang sudah ditetapkan sebagai acuan penetapan upah, dalam prosesnya  sama sekali tidak melibatkan buruh. PP tersebut bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003, di mana penetapan upah juga mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan. Sementara di dalam PP, upah buruh ditentukan dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja. Jadi, kami tolak PP No 78/2015 yang mengkebiri hak buruh,” tandasnya. (ek)

.