Polemik Pemilihan Wakil Bupati Bogor

©net
ilustrasi

Kabupaten bogor merupakan daerah penyangga ibukota dan salah satu kabupaten terluas dan terbanyak populasi penduduknya di Jawa Barat, sehinggga mobilitas bupati sangatlah tinggi dan tentunya bupati sangat terbantukan apabila memiliki wakil bupati karena akan lebih mempercepat tercapainya visi dan misi kabupaten bogor.

Lambannya pemilihan wakil bupati berdampak kepada lambannya pembangunan di Kabupaten Bogor diantaranya silva sampai 1 triliyun lebih, korupsi terjadi di semua lini dan itu berdampak terhadap msyarakat.

hingga saat ini legislatif enggan mempercepat pemilihan wakil bupati, tarik ulur kepentingan kental sekali dengan bungkusan yang di buat buat, apabila belum ada kesepakatan antara elit partai pengusung maka pemilihan wakil bupati tidak mungkin terjadi padahal ini persoalan bersama dan harus ada sikap negarawanan diantara elit partai.

Ini menunjukan kurang baiknya komunikasi di kalangan elit kab.bgr.. terlepas apapun itu yang terpenting adalah kabupaten bogor harus terhindar dari turun temurunya tampuk kekuasaan dari dinasti keluarga yang sama.

Lantas, apa bahaya dari politik dinasti? Ada orang yang menganggap bahwa politik dinasti bukanlah gejala yang mengkhawatirkan. Salah satu argumen yang diajukan adalah pengalaman India di mana dinasti politik terus muncul, tetapi demokrasinya tetap stabil dan bermutu.

Ringkasnya, mengenai sifat baik-buruk politik dinasti pada dasarnya memang akan sangat bergantung pada pendasaran dan filsafat politik apa yang kita anut. Bagi mereka yang berpandangan ekstrem liberal yang menganggap bahwa inti dari politik adalah hak-hak individual, politik dinasti diperbolehkan, bahkan mesti dibela. Ini dipandang sebagai bagian dari hak individu. Namun, bagi mereka yang berpandangan sedikit republikan, politik dinasti secara prinsip tidak bisa diterima! Mengapa?

Terdapat beberapa alasan mengapa politik dinasti tidak dapat kita terima. Pertama, kata rakyat, demokrasi, dan kata politik sebagaimana ditulis konstitusi kita pada dasarnya merujuk pada hal yang sama, yakni ”polis” atau kemaslahatan umum atau kepentingan orang banyak atau publik. Artinya, politik dalam paham ketatanegaraan kita secara prinsipiil harus bersumber dan sekaligus diarahkan ke tujuan kepublikan atau kemaslahatan orang banyak.

Politik dinasti berlawanan dengan paham di atas karena di dalamnya yang menjadi dasar sekaligus tujuan adalah kepentingan pribadi (private interest). Kedua, konsep demokrasi yang kita terima secara prinsipiil berarti mengedepankan legitimasi dan reproduksi kekuasaan yang melibatkan orang banyak. Artinya, sekali lagi mau ditegaskan bahwa politik selalu adalah urusan ”yang umum” atau ”yang publik”.

Prinsip ini tidak dapat ditelikung dengan manipulasi uang, media, dan eksploitasi budaya patronase yang masih kuat. Ketiga, dalam konteks Indonesia, invasi kepentingan pribadi (private interest) ini sudah mencapai tahap kegilaan tertentu. Ini terlihat dalam gejala di mana makin banyak anak, istri bahkan ada istri pertama dan istri kedua bertarung dalam pilkada-pilkada. Kegilaan ini secara sepintas barangkali sama sekali tidak mencederai prosedur demokrasi kita, tetapi secara prinsip merusak substansi politik dan demokrasi yang mengedepankan kemaslahatan dan akal budi umum.

Persoalan selanjutnya adalah mampu dan beranikah DPRD memutus mata rantai itu  demi kepentingan masyarakat kabupaten bogor ?

 

Bogor, 4 Nomember 2015

 

Yudi Haerudin S.ip (Sekertaris Lembaga Kajian Transparansi Anggaran)

 

.