JPP Tantang Bima Arya Buka-bukaan Soal THR dan Aktivis Peminta Uang

©net
Bima Arya dan Maradang Hasoloan Sinaga

Transbogor.co- Pernyataan Walikota Bima Arya Sugiarto dalam acara Refleksi Hari Sumpah Pemuda "Yang Muda, Yang Anti Korupsi" di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2015) disoal Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak).

Dalam diskusi tersebut Bima Arya menyatakan disodorkan uang Rp800 juta untuk Tunjangan Hari Raya (THR) oleh stafnya untuk diberikan kepada sejumlah pihak. Namun, sumber dana tersebut tidak jelaskan oleh staf Bima Arya.  Selain itu, Bima juga menyebutkan banyak menemui pengunjuk rasa bayaran, pengacara hingga tokoh masyarakat yang minta uang dengan mengangkat kasus yang menyangkut pejabat pemkot. Tapi, Walikota Bogor tidak menyebutkan identitas yang dimaksud.

“Soal anggaran yang dialokasikan untuk THR, hal itu patut diduga hasil dari tindak pidana korupsi,” tukas Koordinator Jaringan Pengacara Publik (JPP),    Maradang Hasoloan Sinaga yang ikut tergabung dalam Kompak kepada Transbogor, Rabu (4/11/2015).

Mantan aktivis mahasiswa era 80 yang pernah tergabung dalam Aldera itu mengatakan,  Bima Aria juga telah melakukan pembiaran dugaan tindak pidana korupsi terjadi karena tidak melaporkan pengalokasian uang THR kepada kepolisian.

“Seharusnya, jika dia (red.Bima Arya) punya semangat anti korupsi, hal itu dilaporkan kepada kepolisian atau kejaksaan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,”tandasnya.

Masih menurut MH Sinaga, terkait sebutan adanya aktivis yang minta uang ke Walikota Bogor, secara tidak langsung Bima telah menyamaratakan semua pengunjuk rasa karena tidak menyebutkan nama dan organisasinya.

“Apakah benar ada aktivis yang minta uang ke Bima Arya? Kalau benar, sebutakan nama dan organisasinya? Sebab, jika tidak hal itu sama juga fitnah dan membangun opini negatif, seolah-olah aktivis Bogor bayaran,” tuturnya.

Koordinator JPP itu juga minta Bima Arya melanyampaikan klarifikasi terkait pengacara yang dimaksud Bima.

“Penyebutan profesi pengacara dan tokoh masyarakat telah menimbulkan suasana saling curiga. Karena itu, jika Bima menyebut ada pengacara atau tokoh masyarakat yang minta uang, tunjukan siapa orangnya. Bima Arya harus bisa buktikan omongannya agar tidak jadi fitnah atau asal bicara. Jadi, kami minta Bima Arya melakukan klarifikasi terkait pernyatannya secara terbuka,” ucap MH Sinaga.       

Sebelumnya, dalam acara Refleksi Hari Sumpah Pemuda "Yang Muda, Yang Anti Korupsi" di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2015) lalu, Bima Arya mengatakan dirinya pernah disodorkan daftar penerima THR oleh stafnya.

"Sekarang begini, mau lebaran, kemudian staf saya datang. Terus ngasih daftar penerima THR. Terus tim saya menghitung. Panjang daftarnya. Ujung-ujungnya begitu di jumlah Rp 800 juta. Lalu saya tanya, ini uang darimana? Katanya, gak tahu pak wali, kita terima beres saja," ucapnya.

Bima akhirnya tidak memberikan THR kepada nama-nama di daftar yang diberikan oleh stafnya. Namun ternyata, disitulah masalah timbul. "Di situlah kemudian saya digoyang. Di bully di media, di mana-mana," tuturnya.

Setelah dilantik, lanjut Bima, dirinya juga tak sepi di demo. Hampir tiada hari tanpa demo baginya.

"Setelah saya dilantik, saya tiada hari tanpa demo. Lalu ada mahasiswa selesai demo ke rumah dinas saya. Minta uang. Menurut saya tega sekali. Atas nama prinsip-prinsip yang luhur ujung-ujungnya ke situ. Saya usir kemudian dari rumah dinas," ucap politisi PAN ini. (ek) 

.