Villa Liar di Puncak Dibekingi Biong-biong Pemerintah?

  ©istimewa
Imam Wijaya, SH. (Direktur Lembaga Kajian Transparansi Anggaran)

Pembangunan area konservatif hutan di daerah Puncak merupakan polemik usang yang sudah wara wiri menjadi isu kampanye setiap pemimpin yang memiliki kepentingan dengan wilayah tersebut, namun hingga saat ini masih memiliki perspektif yang kabur, para aparatur Negara saling melempar tanggung jawab dan kewenangan untuk menindaklanjuti pembangunan-pembangunan liar yang mayoritas di dominasi kepemilikannya oleh orang-orang non-pribumi.

Fakta tukar guling lahan yang terjadi di Kabupaten Bogor sudah terbukti secara yuridis formal dengan incracht-nya putusan pengadilan tipikor terhadap eks Bupati Bogor, sehingga segala bentuk perizinan dan kecurigaan masyarakat luas akan sembrononya perizinan di kabupaten bogor menjadi sedikit sexy untuk dikritisi.

Jajaran villa, bangunan dan rumah non-pribumi yang berdiri kokoh di kawasan puncak-kabupaten bogor sangat membuat kening mengkerut, karena secara yuridis hal teraebut mustahil dilaksanakan berhubung kawasan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopuncur) dan Perda Kabupaten Bogor No. 19 tahun 2008  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2005 - 2025 pada Pasal 49 ayat (2) menyatakan, "Rencana pengelolaan kawasan strategis Puncak diarahkan untuk terselengaranya keseimbangan ekologi sebagai kawasan resapan air dan pengendali banjir, yang salah satunya meliputi Kecamatan Cisarua."

Pembangunan dilahan konservatif, terutama pada hutan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur pada undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang pada Pasal 50 ayat (3) huruf yang berbunyi "Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah."

Selanjutnya Pasal 72 ayat (2) menyebutkan Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00

Berdasarkan pada hal-hal di atas, kita semua tidak harus menyudutkan pemerintah daerah terutama kabupaten bogor untuk memberesi sekelumit permasalahan villa liar di daerah Puncak, karena permasalahan ini bukan perkara baru, sehingga seharusnya masyarakat mencurigai ada atau tidaknya permainan antara pemerintah kabupaten bogor dengan para pemilik bangunan liar, indikasi ini bukan tanpa alasan jika dilihat dari segi potensi keuangan yang muncul pada kawasan puncak bukan bicara “receh”, patut diduga ada “mafia pungli” dan “costumer pungli” yang bermain di zona hitam tersebut, apa lagi dengan adanya semacam pembiaran.

Oleh : Imam Wijaya, SH. (Direktur Lembaga Kajian Transparansi Anggaran)

.