Buruh Bogor Minta Pemerintah Batalkan PP Pengupahan

Buruh Bogor Minta Pemerintah Batalkan PP Pengupahan
Buruh Bogor Minta Pemerintah Batalkan PP Pengupahan

Transbogor.co - Puluhan buruh dari berbagai aliansi melakukan aksi unjuk rasa di depan Tugu Kujang Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Rabu (25/11).

Aliansi yang menamakan dirinya Buruh Kota Bogor tersebut menolak tegas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 karena buruh tidak dilibatkan.

Koordinator Aksi Budi Murdika mengatakan dengan disetujuinya PP No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Buruh Kota Bogor meminta pemerintah untuk membatalkan PP tersebut.

“Kami menuntut pemerintah memberikan apa yang seharusnya diberikan seperti tertulis dalam PP No 78 tahun 2015. Buruh tidak lagi dilibatkan untuk melakukan perdebatan tentang masalah pengupahan,” katanya.

Ketua DPD SPN Kota Bogor menuntut pemerintah menghapus dan menolak PP No78 tahun 2015 tentang pengupahan.

“Kita secara nasional menuntut agar Jokowi-JK mencabut PP nomor 78 dan menolak formula yang hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Ia mengatakan peresmian besaran nilai UMK itu tertuang melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1322.Bangsos/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat Tahun 2016 pada tanggal 20 November 2015 dengan menetapkan UMK Kota Bogor Rp3.022.756.

“Besaran UMK yang telah ditetapkan masih belum terpenuhi dari tuntutan kami yang meminta Rp. 3.300.000,” katanya.

Puluhan buruh yang melakukan aksi tersebut berasal dari SP (Serikat Pekerja) dan SPN (Serikat Pekerja Nasional), SPIN (Serikat Pekerja Indonesia), OPSI (Organisasi Pekerja seluruh Indonesia), POS (Pekerja Outsourching Serikat). (Ahm/Sd)

.