Marak Bangli, Dewan Desak Dinas Teknis Evaluasi

©net
ilustrasi

Transbogor.co - Pelanggaran pembangunan di Kabupaten Bogor selalu menjadi polemik tersendiri. Banyaknya oknum yang bermain dalam kepengurusan perizinan, membuat ragam 'kenakalan' para pelanggar kian menjadi. Ironisnya, hal ini selalu terjadi setiap tahun dan bahkan menjadi agenda rutin program kerja Satpol PP dalam upaya penertiban.


Menyikapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Iswahyudi meminta kepada pihak eksekutif agar hal ini menjadi perhatian khusus. "Tentu, dengan banyaknya pelanggaran yang kita temukan di tahun ini harus berkurang di tahun yang akan datang. Karena itu, kita meminta agar dinas terkait untuk menjadikan hal ini sebuah perhatian khusus," ujarnya kepada Transbogor.co.


Lebih lanjut, politisi dari Partai Hanura ini mengatakan, sejumlah dinas terkait harus melakukan evaluasi terhadap kinerjanya masing-masing. Sehingga, bentuk pelanggaran terutama dalam sektor pembangunan bisa dieliminimalisir. "Banyak pelanggaran yang terjadi, mulai dari over KDB hingga salah site plan. Ini harus dibenahi. Terutama dalam sektor pengawasannya," paparnya.


Secara global, Iswahyudi menuturkan, pelanggaran ini akan berdampak pada Pendapatan Asli Daeah (PAD) karena tentunya pelanggaran itu dapat menjadi potensi pemasukan yang cukup signifikan. "Kalau mau optimal,ya tentunya harus dibenahi seluruhnya. Bukan hanya di sektor teknis dan regulasi tapi juga pengawasan. Samakan visi dan misi agar misi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia dapat terwujud," pungkasnya.  (Rifan/er)

.