Menkopolhukam : Kami Tak Mau Presiden Terlibat Kontrak Freeport

©net

Transbogor.co - Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menepati janjinya untuk datang ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Senin (14/12/2015) dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR RI, Setya Novanto. Luhut pun disumpah terlebih dulu menurut agamanya sebelum memberikan keterangan.

Penjagaan di lobi depan ruangan MKD DPR tidak ketat, jauh lebih longgar dibandingkan saat pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto pekan lalu.

Luhut kemudian membacakan kronologis apa yang dia catat terkait dengan saat dia masih jadi Panglima Staf Kepresidenan terkait dengan masalah Freeport.

Menurut Luhut, pada 16 Maret Rapat terbatas membahasa tentang Freepot. “Lalu pada 15 Mei, kami menyampaikan ke Presiden, tenang perpanjangan hanya bisa dilakukan 2 tahun sebelum habis masa kontrak Freeport,” katanya. Dalam hal ini habis kontrak pada 2021.

Selain itu, menurut dia, seperti dilansir di poskotanews.com, pihaknya memberikan penjelassan kepada Presiden, karena ada ada upaya-upaya memperpanjang sebelum waktunya. Ini bisa menyalahi aturan perundang-undangan. Dalam hal ini usaha perundingan hanya dapat dilakukan 2019 sesuai UU yang ada.

“Selain itu, 2 Oktober, saya sudah jadi Polhukam, Lambok staf khusus saya, dipanggil Presiden, untuk menyampaikan pandangan-pandangan kami tentang Freeport. Perundingan harus 2019, sesuai memo kami. Saya tidak bisa hadir saat itu, karena  ada dinas di Surabaya,” ujarnya.

Menurutnya, posisinya tetap, harus sesuai kepentingan RI, yakni harus ada pembangunan untuk Papu, harus ada tambahan konten lokal, divestasi saham, serta royalti, dan pembangunan smelter yang sifatnya wajib setelah 5 tahun UU Minerba diberlakukan.

Luhut menegaskan, dia memberikan garis tegas dalam saran dan masukannya kepada Presiden Jokowi. Yakni, perundingan hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum berakhir kontrak pada 2021, ini sesuai UU tersebut. “Saya tidak ingin Presiden kami terjebak dalam masalah Freeport ini, yang bisa melanggar aturan perundang-undangan,” katanya. (pskt)

 

 

.